KARAWANG, ReALITA Online — Tak henti-hentinya aksi demo terhadap pemerintahan Bupati Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Drs H Ade Swara. Bahkan akhir-akhir ini cenderung anarkis dan sangat mempengaruhi kondisi Kabupaten Karawang yang sangat potensial di berbagai sektor. Potensi yang dimiliki kota lumbung padi Jawa Barat dan memiliki kawsan industry terbesar di Asia, ini pemanfaatannya bergantung pada masyarakat daerah ini sendiri.
Pemantauan di lingkungan perkantoran Pemerinah Kabupaten (Pemkab) Karawang, aksi demo berbagai ormas silih berganti dan yang tak henti-hentinya. Fenemena ini kerap terjadi setelah satu bulan Drs H Ade Swara-dr Celllica menjabat Bupati dan Wakil Buypati Karawang.
Tak dapat dipungkiri memang, figur kepemimpinan kedua penguasa ini yang hampir berlangsung tujuh bulan sejak dilantik—membuat para aparatur abdi Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab Karawang) tampak agak gemas. Terlebih soal mutasi jabatan yang sudah menggelinding dari hari ke hari bahkan menggeliat—tapi tak kunjung terwujud.
Kemudian disusul aksi-aksi ormas Sepetak, demo rebutan limbah industri non-B3, dan pekan lalu aksi para kontraktor lolak diberlakukannya lelang pengadaan sisitim elektonika (LPSE).
Terkait berbagai aksi tersebut, Bupati Ade Swara pada acara dialog publik bagi para LSM yang berlangsung di Gedung Serba Guna Alam Sari Karawang, Kamis (28/7) mengungkapkan, sebagai bupati dirinya merasa dituntut menjadi seseorang yang sakti. Padahal menurutnya, dirinya telah berupaya semaksimal mungkin dan terikat norma dan aturan yang ada.
Menurut H Ade, bila norma dan aturan tidak diperhatikan, tentu akan membawa konsekuensi lebih buruk lagi bagi Kabupaten Karawang ke depan.
Ia lebeih lanjut mengungkapkan, terlepas dari aksi demo yang cenderung anarkis, dirinya menjamin bahwa iklim inventasi di Karawang kondusif. Karena itu, Ade Swara mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya LSM membantu upaya tersebut demi Karawang yang lebih baik.
“Mudah-mudahan kita dapat sesuaikan antara hak dan kewajiban. Dan LSM sendiri hendaknya dapat berbesar hati dan berpijak pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing,” pintanya.
Kesepakatan Secepatnya Ditindak Lanjuti
Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H Tono Bachtiar, SIP, menegaskan bila hari ini terjadi kesepakatan antara para LSM, maka pihaknya akan menindaklanjuti secepatnya. Salah satunya adalah merubah SK Bupati yang telah menjadi Peraturan Bupati yang netral dan tidak ada surat rekomendasi dalam bentuk apapun.
“Pemerintah Daerah hanya menggkoordinir pengusaha yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Karawang,” tandas Tono di hadapan sejumlah nara sumber, yakni Sat Intel Polres Karawang, Kasie Intel Kodim 0604 Karawang serta perwakilan pengusaha di kawasan industri Karawang. esi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar