Fungsi Anggaran, DPR Pro "Diri Sendiri"

JAKARTA, ReALITA Online — Kinerja DPR 2009-2014 dalam menjalankan fungsi anggaran mendapat kritik tajam. Sikap kritis DPR terhadap Pemerintah, terutama soal anggaran, dinilai hanya untuk menaikkan posisi tawar.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengatakan, DPR lebih memperjuangkan alokasi anggaran untuk kepentingannya sendiri dibandingkan bagi kepentingan publik.

"Lihat saja, soal permintaan alokasi dana aspirasi, pembangunan gedung DPR, mobil mewah, dan lain-lain," kata Sebastian, Kamis (30/9), saat memberikan catatan "Setahun Kinerja DPR 2009-2014", di Kantor Formappi, Jakarta.

DPR, lanjut dia, belum mampu mengejawantahkan hasil kunjungan kerja atau aspirasi masyarakat untuk dimasukkan dalam APBN. Ia mencontohkan, dalam APBN/APBN-P 2010, sebesar Rp 781,5 triliun atau sekitar 69,33 persen dialokasikan untuk belanja pusat.

Angka ini jauh lebih besar dibanding belanja daerah yang hanya Rp 344,6 triliun (30,61 persen). "Padahal pembangunan itu seharusnya di daerah dan membutuhkan anggaran yang lebih besar. Tapi DPR belum mampu memperjuangkannya. Ini tidak sejalan dengan apa yang selalu dibicarakan DPR soal anggaran pro rakyat," ujarnya.

Ironi

Biaya dan Kinerja Untuk DPR sendiri, pada APBN-P 2010 ini mendapatkan alokasi sebesar Rp 1,22 triliun. Dari jumlah ini, biaya kunjungan kerja pimpinan dan anggota ke luar negeri naik Rp 46,4 persen dari APBN 2009 yaitu Rp162,994 miliar.

“Jika dibagi rata 560 anggota DPR, maka setiap anggota mendapatkan 290,97 juta pertahun," kata Sebastian.

Sementara, untuk alokasi prolegnas Rp173,4 miliar. Ironisnya, 42,4 persen atau Rp 73,521 miliar dipergunakan untuk studi banding. "Ini tidak sebanding dengan produk atau prestasi yang dihasilkan DPR," tambahnya.

Setelah setahun bekerja, dari target legislasi 70 RUU, hingga September 2010, DPR baru menyelesaikan 8 RUU. Target legislasi 2010 diyakini tidak akan tercapai. Kompas,ro