Utusan Australia Cek Penyiksaan Densus 88

AUSTRALIA, ReALITA Online — Pemerintah Australia mengirim utusannya ke Maluku untuk mengecek kebenaran tuduhan tentang adanya serangkaian kekerasan terhadap tahanan yang dilakukan oleh anggota Detasemen Khusus Antiteror 88. Australia merasa berkepentingan, sebab jutaan dollar dana bantuan mengalir dari Australia kepada detasemen khusus antiteror tersebut.

Kementerian Luar Negeri Australia menyatakan, prihatin munculnya dugaan penyiksaan yang dilakukan Densus 88 terhadap para tahanan separatis di Maluku bulan lalu.

“Pemerintah Australia menyadari dan prihatin terhadap tuduhan perlakuan buruk terhadap tahanan politik yang diungkapkan oleh Human Rights Watch dan Amnesti Internasional,” ujar Kemenlu Australia pada sebuah pernyataan.

Pemerintah Australia telah mengirim seorang pengamat ke Maluku untuk mengecek kebenaran tuduhan tersebut. Menurut pernyataan Kemenlu Australia, kedutaannya di Jakarta telah berkoordinasi dengan kepolisian Indonesia mengenai hal ini.

Sebelumnya, para aktivis HAM menyatakan bahwa reaksi dari negara donor seperti Australia dinilai kurang cukup untuk mengatasi penyiksaan. Menurut mereka, kasus serupa di Maluku pertama kali mengemuka pada tahun 2007 dan terus berlanjut hingga sekarang.

Wakil direktur Human Right Watch Asia, Phil Robertson, mengatakan bahwa berita penyiksaan seperti ini telah ada sejak tiga tahun lalu, dan terus menerus terjadi. Dia menyerukan agar Australia dan Amerika sebagai negara donor bersikap tegas dalam hal ini.

“Densus 88 harus diinvestigasi oleh badan independen. Penyiksaan seperti ini mencoreng citra pemerintah Indonesia dan mengecewakan mereka yang mendukung Detasemen,” ujarnya.

Menurut laporan kantor berita Sydney Morning Herald (SMH), sekitar 12 aktivis ditahan pada bulan Agustus dan dibawa ke markas Detasemen 88 di Ambon. Mereka mengaku mendapatkan penyiksaan di tempat tersebut.

Mereka ditahan setelah polisi dan intelijen membongkar rencana mereka untuk menerbangkan belasan bendera terlarang dan barang-barang politik lainnya dengan menggunakan balon helium.

Benda ini rencananya akan diterbangkan ketika Presiden SBY dan para tamu asing lainnya melawat ke Ambon.

Tujuh dari tahanan menyusupkan pengakuan yang telah direkam sebelumnya, sementara satu orang lainnya berhasil diwawancara oleh SHM di rumah sakit Ambon saat menjalani perawatan untuk pinggulnya yang patah.

Mereka semua mengungkapkan penyiksaan yang telah mereka alami. Mereka mengatakan bahwa mata mereka ditutup, lalu kepala dan tubuh mereka dipukuli oleh polisi saat diinterogasi. Pemukulan dilakukan dengan menggunakan kayu dan besi, dengan tahanan berada dalam posisi tubuh yang menyakitkan.

Mereka mengungkapkan bahwa polisi menginjak-injak para tahanan, membakar mereka dengan rokok, menusuk kuku mereka dan membungkus kepala mereka dengan kantong plastik sehingga mereka tidak bisa bernapas.

Salah satu dari mereka mengaku dipaksa untuk memakan cabai mentah, sementara dua orang lainnya mengaku diperintahkan untuk berpelukan dan berciuman satu sama lain dan dipukuli jika menolak.“Kami disiksa di luar batas dan selama disiksa, jika kami menyebut nama Tuhan, kami dipukul dan ditampar,” ujar salah satu tahanan, Yusuf Sahetapy.

Komandan Detasemen 88, Tito Karnavian, mengatakan bahwa unit di Maluku tidak berada di bawah kendalinya. Sementara itu, kepala investigasi Kriminal Maluku, Jhonny Siahaan, membantah hal ini dengan mengatakan bahwa tidak ada tindak kekerasan selama investigasi.

“Semua yang ditahan dalam kondisi baik. Tidak ada yang patah tulang, semua sehat, tidak ada yang dirumahsakitkan,” ujarnya.Pernyataan ini, Menurut SMH, bertentangan dengan keadaan salah satu tahanan yang kini berada di rumah sakit, Yonias Yahya.

Dalam keadaan diborgol, Yahya mengalami perawatan patah tulang pinggul. Yahya mengatakan telah menghabiskan dua hari di rumah sakit dan akan dikembalikan ke tahanan untuk menerima siksaan lagi.

SMH berhasil memperoleh salah satu surat perintah penangkapan terhadap para tahanan ini yang ditandatangani oleh komandan Detasemen 88 di Maluku, Dwight Jordan de Fretes. Sydney Morning Herald