JAKARTA, ReALITA Online — Partai Golkar meminta agar Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum diperiksa polisi. Golkar mengklaim ada pengakuan Gayus yang diarahkan Satgas untuk mengungkap soal dugaan suap Pajak grup Bakrie. Namun sikap Golkar ini dinilai berlebihan.
"Berlebihan jika Golkar meminta Polri periksa Satgas. Justru untuk penuntasan kasus Gayus, Polri perlu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satgas, meskipun Satgas tidak punya kewenangan penindakan, tapi dia punya fungsi koordinasi yg diatur di Kepres," kata Koordinator Bidang Hukum ICW, Febri Diansyah seperti dikutip detikcom, Senin (29/11/2010).
Febri menjelaskan, Kepres mengenai Satgas telah diputuskan Mahkamah Agung sah. Artinya keberadaan Satgas legal.
"Golkar kita harap tidak masuk lebih dalam dalam proses penegakan hukum. Kita harus minimalisir intervensi politik dalam kasus Gayus. Baik itu intervensi dari Golkar, ataupun intervensi dari presiden," terang Febri.
Yang boleh dilakukan, lanjut Febri, adalah mendorong penuntasan kasus Gayus. Sejauh ini, apa yang dilakukan Satgas pun dinilai belum melenceng.
"Tapi memang Polri diragukan bisa tangani kasus Gayus tanpa terjebak tarik menarik kepentingan politik. Karena itu, Polri harus berbagi dengan KPK untuk menangani kasus dengan dimensi politik yang kuat," tutupnya. detik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar