Laman

HARTATI DIDUGA MENYUAP UNTUK JEGAL BISNIS ANAK AYIN *** DUA ANAK BUAH HARTATI MURDAYA TERANCAM LIMA TAHUN PENJARA *** ATURAN RSBI HARUS LEBIH RASIONAL DAN REALISTIS *** WASPADA, BANYAK JAMU DICAMPUR BAHAN KIMIA OBAT! *** BNPT: 86 % MAHASISWA DI 5 UNIVERSITAS TENAR DI JAWA TOLAK PANCASILA *** BNPB ALOKASIKAN RP80 MILIAR UNTUK PENANGGULANGAN KEKERINGAN ***

Senin, 06 Desember 2010

Guru Kontrak di Bekasi Bubuhkan Cap Jempol Darah

BEKASI, ReALITA Online — Sekitar 200 guru dan pegawai tata usaha berstatus kontrak di Kota Bekasi, menggelar aksi mogok makan dan membubuhkan cap jempol darah pada kertas poster di halaman kantor Pemerintah Kota Bekasi, Senin (6/12) siang ini.

Aksi tersebut mereka lakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah, yang tidak mengakomodir mereka dalam bursa calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2010. "Kami semestinya masuk verifikasi CPNS," kata Abdul Rozak, koordinator aksi kepada wartawan saat aksi.

Menurut Ketua Guru Bantu Kota Bekasi itu, 1.945 guru dan pegawai tata usaha kontrak sejak 2005 lalu telah dibiayai dari anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD). Artinya, kata Abdul Rozak, data mereka tidak perlu lagi diverifikasi dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Bisa langsung diterima sebagai CPNS," katanya.

Namun, Abdul Rozak melanjutkan, dari jumlah itu hanya 137 guru dan pegawai berstatus kontrak yang diterima. "Sisanya tidak diakomodir, padahal masa kerja kami sudah lebih 10 tahun," katanya.

Aksi protes mereka lakukan dengan menggelar aksi demonstrasi di depan pintu masuk Kantor Wali Kota Bekasi. Peserta aksi membentangkan poster, isinya antara lain, 'Aksi mogok makan dan cap jempol darah'. Mereka juga memakai masker yang ditulis 'mogok makan'. Semua peserta aksi kemudian menuliskan nama mereka, tanda tangan, lalu membubuhkan cap jempol darah.

Menurut Abdul Rozak, cap jempol darah itu merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah daerah yang tidak mengusulkan mereka ke BKN, supaya diangkat menjadi CPNS. "Sebaliknya, Dinas Pendidikan malah membuat surat yang membatasi kami bahwa kami tidak dibiayai APBD," katanya.

Para guru dan pegawai tata usaha kontrak itu berjanji akan terus melanjutkan aksinya, sampai tuntutan mereka menjadi CPNS terealisasi. tempo

Tidak ada komentar:

Posting Komentar