Laman

HARTATI DIDUGA MENYUAP UNTUK JEGAL BISNIS ANAK AYIN *** DUA ANAK BUAH HARTATI MURDAYA TERANCAM LIMA TAHUN PENJARA *** ATURAN RSBI HARUS LEBIH RASIONAL DAN REALISTIS *** WASPADA, BANYAK JAMU DICAMPUR BAHAN KIMIA OBAT! *** BNPT: 86 % MAHASISWA DI 5 UNIVERSITAS TENAR DI JAWA TOLAK PANCASILA *** BNPB ALOKASIKAN RP80 MILIAR UNTUK PENANGGULANGAN KEKERINGAN ***

Selasa, 04 Januari 2011

Ratusan Desa di Subang Terancam Tak Dapat Raskin

SUBANG, ReALITA Online — Awal tahun 2011 ini, ratusan desa di 21 kecamatan di Kab. Subang, Jawa Barat, terancam tidak akan menerima suplai jatah Raskin dari Perum Bulog Subdivre setempat. Pasalnya, karena desa-desa tersebut masih memiliki tunggakan pembayaran raskin tahun 2010 lalu.

“Kami tetap berkomitmen untuk tidak menyalurkan raskin ke daerah yang masih memiliki tunggakan,” ujar Kepala Subdivre Subang-Purwakarta, Opa Sutiana, seperti dikutip PRLM.

Menurut Opa, dari 30 kecamatan di Kab. Subang, baru 9 kecamatan diantaranya yang tercatat telah melunasi pembayaran raskin 2010. Ke sembilan kecamatan itu adalah Kec. Sagalaherang, Ciater, Cisalak, Kasomalang, Pabuaran, Tambakdahan, Pusakanagara, Pusakajaya dan kecamatan Blanakan.

Namun demikian, Opa mengakui jika nilai tunggakan pada tahun 2010 tergolong kecil. “Dari kewajiban membayar raskin sebesar Rp 38 miliar, yang masih harus ditagih sekitar Rp. 686 juta,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Opa menyesalkan sikap aparat desa yang tidak segera melunasi tunggakan raskin. Sebab, di saat harga beras membumbung tinggi, raskin sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa, khusunya warga yang kurang mampu.

Ketika ditanya soal stok raskin yang berhasil dikumpulkan di gudang Subdivre Perum Bulog Subang, Opa menyebutkan, stok beras untuk tahun 2011 masih tersisa 9.000 ton. Jumlah tersebut dikatakan Opa cukup untuk memenuhi kebutuhan raskin hingga tiga bulan ke depan.

Dikatakan, pada tahun lalu, Subdivre Subang-Purwakarta menargetkan pengadaan beras sebanyak 40 ribu ton, namun hanya tercapai 30 ton. Hal itu dipicu oleh melambungnya harga gabah di tingkat petani yang melebihi harga pembelian pemerintah yang dipatok pada angka Rp 5.060/Kg beras. “Pada tahun ini, kami diberi tugas pengadaan beras mencapai 55.000 ton,” kata dia. Andi P, PRLM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar