JAKARTA, ReALITA Online — Pemerintah Somalia mengizinkan negara lain untuk memerangi bajak laut yang berasal dari negaranya, kata Duta Besar Somalia untuk Indonesia Mohamud Olow Barow di Jakarta, Rabu, (13/4/2011)."Pemerintah Somalia mengizinkan negara lain, termasuk Indonesia untuk memerangi bajak laut bukan hanya di lautan, bahkan bila perlu sampai di darat. Kami membolehkannya," kata Dubes Barow dalam konferensi pers.
Hal tersebut disampaikan terkait penyanderaan kapal MV Sinar Kudus berikut 20 anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia sejak 16 Maret 2011 oleh perompak asal Somalia meminta uang tebusan sebesar 2,6 juta dolar AS, kemudian naik menjadi 3,5 juta dolar AS (sekitar Rp31,5 miliar).
Penyerangan negara lain atas perompak Somalia berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1846 berisi izin bagi negara dan organisasi regional, untuk menggunakan semua tindakan yang diperlukan mengatasi perompak Somalia yang ditetapkan pada 2 Desember 2008.
"Presiden Somalia Abdullahi Yusuf Ahmed sendiri yang mengirim surat kepada Dewan Keamanan PBB meminta negara-negara yang punya kekuatan untuk memerangi bajak laut agar bertindak," ungkapnya.
Setidaknya ada sembilan negara yaitu, Kanada, Denmark, Amerika Serikat, India, Prancis, Rusia, Spanyol, Belanda dan Inggris serta Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang kemudian mengirimkan kapal dan pesawat perang mereka ke perairan Somalia untuk mengamankan transportasi di sana.
Mengenai upaya pembebasan sandera di kapal MV Sinar Kudus Dubes Barow mengatakan, satu hari sejak kapal itu disandera, Kedubes Somalia di Jakarta langsung mengadakan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk mencari cara berdiplomasi demi membebaskan para sandera.
"Sejak 17 Maret, kami sudah bertemu dengan pejabat Kemlu dan mencari cara untuk bernegosiasi seperti dengan menghubungi Kedubes Somalia di Kenya serta KBRI Kenya untuk bicara dengan perwakilan di Nairobi," jelasnya.
Ia mengatakan bahwa pemerintah Somalia juga siap untuk memberikan bantuan informasi apa pun yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia, demi dapat membebaskan sandera termasuk konsultasi militer dan data intelijen.
"Pemerintah Indonesia sangat serius membangun jalur diplomasi agar tidak sampai ada korban yang jatuh," tegasnya.
Ia mengatakan, sebenarnya kapal MV Sinar Kudus ditangkap di Laut Arab 350 mil dari Pulau Socotra milik Yaman. Perompak menggunakan kapal kargo, bukan kapal-kapal kecil yang dulu biasa digunakan, sehingga membuat kapal lain tidak mencurigai kapal perompak tersebut.
Perampokan mulai marak di perairan Somalia yang memiliki garis pantai sepanjang 3.330 kilometer sejak 1993. Pasca perang saudara yang meletus pada 1991 dan membuat kekuatan Angkatan Laut Somalia lumpuh serta menjadikan perairannya tidak terkawal.
"Laut Somalia jadi dipenuhi kapal penangkap ikan ilegal dan tempat pembuangan sampah nuklir. Hal ini membuat pemuda Somalia marah dan mencoba menangkap kapal-kapal ilegal tersebut dan meminta ganti rugi dalam bentuk dolar AS," cerita Barrow.
Para preman yang melihat ulah para pemuda Somalia tersebut, kemudian memanfaatkannya sebagai cara untuk membajak kapal yang melintas di Laut Somalia.
Dalam sidang kabinet yang berlangsung Selasa (12/4), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meminta semua pihak untuk bersabar dan mendukung pemerintah dalam proses pembebasan WNI yang disandera itu, karena ada sejumlah opsi yang tengah disiapkan--namun tidak semuanya bisa dijelaskan kepada publik. RO, ANTARA News
Tidak ada komentar:
Posting Komentar