
"Sumber masalah di KPK, memanggil (empat pimpinan Banggar) saat DPR sedang fokus menyelesaikan RAPBN 2012," ujar Marzuki ditemui di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, Sabtu (1/10/2011).
Beberapa hari terakhir memang muncul polemik antara KPK dan Banggar DPR RI. Seperti diberitakan, KPK sebelumnya memeriksa empat pimpinan Banggar DPR RI. Ini membuat Banggar berencana berhenti membahasa RAPBN 2012.
Sehari setelah itu, pimpinan DPR RI berencana memanggil KPK ke DPR. Namun, KPK menolak hadir.
Menurut Marzuki, dirinya sepakat, bahwa korupsi dihabiskan. Namun demikian, jangan sampai dalam rangka pemberantasan korupsi merugikan rakyat.
"Kita ingin pemberantasan korupsi menguntungkan rakyat," kata Marzuki.
"Kalau pimpinan Banggar DPR dipanggil satu-satu oleh KPK tidak ada masalah, tidak mengganggu. Tetapi kalau pimpinan Banggar dipanggil 4 (semuanya), bagaimana Banggar mau bekerja," kata Marzuki.
Dia menegaskan, harus dipahami tugas Banggar DPR adalah harus mengawal pembahasan RAPBN 2012 yang tinggal 30 hari lagi. Menurutnya, kalau pembahasan tidak selesai dalam jangka waktu yang ditetapkan akan merugikan rakyat.
"Kita kawal ini supaya tidak ada korupsi, kita amankan. Semua dikawal. Sistemnya kita lihat, mekanisme kita lihat, bagaimana praktiknya kita lihat. Itu bagian dari pencegahan. Itu juga tugas utama KPK, melakukan pencegahan, bukan penindakan," papar Marzuki.
Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat ini mengaku sedih, apalagi korupsi justru semakin marak.
"Ada yang salah berarti kita dalam teknik atau sistem pemberantasan korupsi, karena korupsi semakin marak. Ini yang ingin kita bicarakan bersama Presiden, bagaimana korupsi ini, paling tidak makin dikurangi," ujarnya. kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar