Ilmuwan Perjuangkan Kepentingan Jangka Panjang

JAKARTA, ReALITA Online — Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lukman Hakim mengemukakan, para ilmuwan tetap menjunjung tinggi kebenaran, universalitas, serta kepentingan jangka panjang. Risikonya, ilmuwan kerap memperjuangkan kepentingan yang berlawanan dengan kebijakan pemerintah.

"Sistem pemilihan umum menjadikan pemerintah sering mengedepankan kepentingan jangka pendek, sehingga para ilmuwan berkewajiban untuk mengawalnya dengan berbasis kajian ilmiah dan kepentingan jangka panjang," kata Lukman, pada pembukaan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (Kipnas) X, Selasa (8/11/2011), di Jakarta. Kongres akan berlangsung hingga Kamis (10/11/2011).

Kipnas merupakan agenda empat tahunan yang dimulai sejak tahun 1958. Kipnas kali ini menekankan pembahasan empat priotas, meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengelolaan air, dan inovasi.

Lukman mengatakan, pemerintah perlu dikawal untuk melindungi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) hingga menghasilkan produk dalam negeri. Ia mencontohkan pembuatan radar pantai oleh LIPI sulit menjadi produk andalan dalam negeri yang dihadapkan pada kebutuhan pasar sebanyak 600 unit di seluruh wilayah Indonesia, karena importir juga bergerak menekan pemerintah untuk membebaskan bea masuknya.

"Dengan berbagai keterbatasan pengembangan iptek sekarang ini, semestinya pemeritah melindungi kepentingan jangka panjang untuk mengendepankan produk dalam negeri," kata Lukman.

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, program pembangunan pengolah sagu yang terbesar di dunia dinilai menjadi lebih tepat jika dibandingkan dengan pengalihan fungsinya untuk jenis tanaman pangan yang lain. Hutan alam sagu di Papua tersisa 3,7 juta hektare daan semakin terancam pembabatan. "Sagu menjadi sumber kebutuhan pangan pokok yang melimpah di Papua. Pengelolaannya tidak akan merusak lingkungan, jika dibandingkan harus membuka hutan sagu itu untuk ditanami tanaman pangan seperti padi," kata Wakil Kepala LIPI Endang Sukara.

Untuk menuju kedaulatan pangan, pemerintah antara lain membuat Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Merauke, Papua. MIFEE diutamakan untuk penanaman komoditas pangan utama seperti padi.

"Kita tidak pernah belajar mengenai pembangunan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti yang terjadi di Bagansiapi-api, Riau. Dulunya, Bagansiapi-api terkenal sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di dunia, tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi," ungkap Endang. kompas