KARAWANG, ReALITA Online — Proses desentralisasi fiskal bentuk pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak Kabupaten/Kota diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan daerah dan masyarakat.
Hal ini merupakan salah satu dampak pelaksanaan desentralisasi penyerahan kewenangan pemerintahan dan keuangan pemerintahan pusat ke daerah.
"Salah satu kebijakan pajak daerah yang diatur UU No.28/ 2009 memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan. Sehingga mampu memberikan kontribusi bagi daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Paling tidak, daerah bisa lebih optimal menggali potensi PBB-P2 dan BPHTB, sehingga Pemda lebih mengenal karakteristik wilayah dan wajib pajaknya," ujar anggota Komisi XI DPR dari FPG Ade Komarudin dalam Sosialisasi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Menjadi Pajak Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Kabupaten Karawang di Restoran Alam Sari, Karawang, Senin (14/11).
Sebagai pembicara hadir Kasubdit Pajak dan Retribusi Kementerian Keuangan, Sukarni Muhamad Amin dan Kasubdit Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Suhartini.
Menurut Ade, semakin sejahtera suatu masayarakat semakin besar tuntutan masyarakat untuk melakukan desentralisasi. Dengan kata lain, semakin pesat perkembangan perekonomian masyarakat suatu negara, akan semakin berkembang aspirasai untuk melakukan penyerahan kewenangan pemerintahan dan keuangan dari pemerintah pusat (central government) ke daerah (local government).
"Sekarang ada kecenderungan desentralisasi tidak hanya terjadi di negara-negara maju. Tapi juga di negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, China dan lainnya. Jadi, banyak alasan yang dapat dikemukakan mengapa suatu negara atau masyarakat memilih sistim desentralisasi dalam manajemen pemerintahannya," tandasnya. Cie
Tidak ada komentar:
Posting Komentar