 |
| gedung DPR MPR RI |
JAKARTA,
ReALITA Online — Kinerja
lima pimpinan DPR selama tahun 2011 disoroti. Terutama, dari besarnya alokasi
anggaran yang diperuntukkan bagi kelimanya yang mencapai Rp 48 miliar.
Koordinator
Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk
Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, dana Rp 48 miliar
itu untuk membiayai berbagai kegiatan pimpinan seperti konsultasi pimpinan DPR,
kunjungan kerja (kunker) ke daerah dan luar negeri, kunker untuk mengetahui
peristiwa nasional, dukungan operasional pimpinan DPR, kunker ke Arab Saudi
dalam rangka pengawasan haji, serta untuk Tim Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
Berdasarkan
Keppres Nomor 26 tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Pemerintah Pusat Tahun
Anggaran 2011, tambah Uchok, alokasi anggaran pimpinan DPR yang paling besar
untuk Wakil Ketua Koordinator Kesejahteraan Rakyat Taufik Kurniawan yakni Rp
12,8 miliar.
Kemudian,
lanjut Uchok, alokasi dana untuk Wakil Ketua Koordinator Politik dan Keamanan
Priyo Budi Santoso sebesar Rp 11,8 miliar, sementara Wakil Ketua Bidang
Ekonomi dan Keuangan Anis Matta sebesar Rp 8,7 miliar.
"Rangking
keempat yang potensi menghabiskan anggaran paling besar oleh Wakil Ketua
Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Pramono Anung) sebesar Rp 7,7
miliar. Terakhir, Ketua DPR (Marzuki Alie) dengan alokasi anggaran sebesar Rp
7,4 miliar," papar Uchok dalam siaran pers kepada Kompas.com, Rabu
(21/12/2011).
Terlalu besar
Uchok menilai,
besaran alokasi dana untuk beberapa kegiatan pimpinan DPR sangat besar. Ia
mencontohkan, alokasi anggaran untuk dukungan operasional setiap pimpinan DPR
antara Rp 1,5-1,8 miliar. Angka itu lebih besar dibanding anggaran operasional
menteri yang rata-rata hanya Rp 1,2 miliar.
"Apalagi,
bila dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk jaminan persalinan ibu sekali
melahirkan hanya Rp 1.020.000. Perbedaannya antara bumi dan langit. Itu sungguh
mencemaskan," kata dia.
Selain itu,
Uchok menilai, ada ketidakadilan alokasi anggaran antara pimpinan dengan
anggota DPR. Contohnya, alokasi untuk kunker ke luar negeri setiap pimpinan DPR
antara Rp 3 miliar - Rp 4,1 miliar.
Padahal, kata
dia, alokasi anggaran untuk kunker ke luar negeri 48 anggota Komisi I yang
mengurusi masalah luar negeri hanya Rp 3,7 miliar.
"Alokasi
anggaran untuk pimpinan itu tidak sebanding dengan kinerja pimpinan yang sangat
banyak dikritik oleh publik seperti banyak anggota dewan yang absen saat rapat
paripurna. Tetapi, pimpinan tidak bisa menertibkan anggota dewannya
sendiri," kata Uchok.
Fakta lain,
tambah dia, dari 70 Rancangan Undang-Undang (RUU) di 2011 dan 23 RUU luncuran
dari 2010 , hanya 24 RUU yang berhasil disahkan menjadi UU hingga 16 Desember
2011 .
"Dengan
keadaan kinerja seperti ini, seharusnya pimpinan DPR itu malu pada diri sendiri
dan tidak perlu banyak berwacana isu atau hanya omong doang di depan
publik," papar Uchok. kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar