Laman

HARTATI DIDUGA MENYUAP UNTUK JEGAL BISNIS ANAK AYIN *** DUA ANAK BUAH HARTATI MURDAYA TERANCAM LIMA TAHUN PENJARA *** ATURAN RSBI HARUS LEBIH RASIONAL DAN REALISTIS *** WASPADA, BANYAK JAMU DICAMPUR BAHAN KIMIA OBAT! *** BNPT: 86 % MAHASISWA DI 5 UNIVERSITAS TENAR DI JAWA TOLAK PANCASILA *** BNPB ALOKASIKAN RP80 MILIAR UNTUK PENANGGULANGAN KEKERINGAN ***

Kamis, 26 Agustus 2010

Indonesia Terjebak Diplomasi Serumpun

JAKARTA, ReALITA Online Pemerintah Indonesia diminta tak terjebak dengan pola diplomasi yang diterapkan Pemerintah Malaysia yang selalu mendengungkan "saudara serumpun" sebagai dalih penyelesaian berbagai masalah dengan soft diplomacy.

"DIPLOMASI Serumpun" dinilai membuat pemerintah terlalu berhati-hati dalam mengambil tindakan, jika terjadi masalah dengan Malaysia. "ASEAN solidarity itu hanya ada di elite saja, Pak Menlu. Kalau lagi baik, mereka selalu mengatakan saudara serumpun. Tapi, masyarakatnya selalu menyebut TKI kita sebagai Indon. Tidak menghormati. Sekali-sekali kita perlu keras, jangan terjebak saudara serumpun," kata Sidharto anggota Komisi I dalam rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/8).

Hal yang sama juga diungkapkan anggota Komisi I, Tantowi Yahya. Prinsip "zero enemy, millions friends" yang selalu didengungkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia katakan bukan berarti Indonesia harus mengalah demi menghindari permusuhan.

Tantowi menegaskan, "Zero enemy bukan berarti kita mengalah begitu saja dan lari karena tidak mau bermusuhan. Saat kita diinjak, jangan diam saja. Mereka (Malaysia) memanfaatkan solidaritas kita justru untuk meremehkan kita."

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menjawab pertanyaan dan kritik para anggota Dewan, “Dalam membangun hubungan dengan negara tetangga harus dikelola dengan baik tanpa menanggalkan hal-hal yang prinsipil<” katanya.

Akan tetapi dalam penyelesaiannya, papar dia lebih lanjut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, tetap harus menggunakan instrumen-instrumen diplomasi yang ada seperti nota protes dan komunikasi langsung dengan Pemerintah Malaysia.

Anggota Komisi I, Enggartiasto Lukito melontarkan, jika nota protes pemerintah Indonesia tak ditanggapi, perlu tindakan yang lebih tegas, "Kalau Menlu saja diabaikan, kami sangat tersinggung. Tidak bisa lagi dengan soft diplomacy. Pak Da'i (Dubes RI untuk Malaysia), tolong jangan kembali ke sanalah, Pak. Di sini saja dulu, tarik saja dubes kita yang ada di Malaysia. Dan Pak Menlu tolong pulangkan dulu dubes mereka (Malaysia) yang di sini Pak," pungkas Enggar. esi, kompas

Tidak ada komentar:

Posting Komentar