Pemprov DKI Kerahkan 8.800 Personel

JAKARTA, ReALITA Online — Untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan ketertiban umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya siap menjaga situasi selama Ramadhan hingga Idul Fitri lebih kondusif dan aman. Sebanyak 8.800 personel keamanan, terdiri dari 4.500 personel dari Ditlantas Polda Metro Jaya dan 4.300 personel dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI akan diterjunkan ke lapangan untuk mengamankan kota Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan Pemprov DKI akan berupaya menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan kenyamanan warga Jakarta, khususnya umat Islam yang akan menjalankan puasa selama sebulan penuh. Karena itu, sekitar 8.800 personel gabungan Ditlantas Polda Metro Jaya dan Satpol PP DKI akan bertugas selama 24 jam dalam menjaga situasi Jakarta agar tetap kondusif dan aman.

Pada umumnya, warga Jakarta akan serentak pulang berbuka puasa dengan keluarga di rumah. Hal ini akan mengakibatkan volume kendaraan di beberapa jalan utama ibu kota akan meningkat. Personel keamanan ini akan bertugas untuk membantu kelancaran lalu lintas dan mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di jalan.

“Jadi tugas personel keamanan ini akan disesuaikan dengan waktu puncak menjelang buka puasa. Namun saya tegaskan sterilisasi busway tetap berjalan selama bulan puasa,” kata Fauzi Bowo, usai Rapat Muspida tentang Antisipasi Situasi Kamtibmas Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1431 H di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (10/8).

Namun Fauzi Bowo menegaskan, situasi kota Jakarta menjelang Ramadhan dalam keadaan kondusif. “Jadi tidak benar ada informasi-informasi yang mengatakan lain,” ujarnya.

Kendati demikian, menurut Fauzi, bukan berarti mengendorkan kewaspadaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Pemprov DKI mengimbau seluruh warga Jakarta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan di lingkungan masing-masing, terutama gangguan kriminalitas.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata ini menganjurkan pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan berkoordinasi dengan masyarakat untk menjaga lingkungannya dengan meningkatkan pengadaan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan mengaktifkan kembali sistem pelaporan. Sehingga kedua sistem ini dapat mempercepat respon terhadap kejadian kriminal atau gangguan yang terjadi di lingkungan masyarakat. kompas