JAKARTA, ReALITA Online — Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 9,3 triliun sudah bisa dicairkan. Pencairan DAK Pendidikan 2010 ini baru dilakukan karena perubahan pendekatan penggunaan APBNP 2010 yang semula swakelola menjadi mekanisme tender.
“DENGAN segala kelebihan dan kekurangan di APBNP 2010 yang baru rampung kira-kira Mei 2010 itu, lalu diundangkan. Tentunya masih memerlukan waktu untuk proses implementasinya,” ujar Mendiknas Mohammad Nuh ketika membuka Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 di Gedung Kemdiknas, Rabu (1/9) malam.
Selain itu, secara eksplisit petunjuk teknis pelaksanaan DAK harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Dengan demikian, ujar Mendiknas, pihaknya membutuhkan waktu untuk menyusun petunjuk teknis (juknis) menyangkut DAK yang akan dipergunakan untuk pembangunan fisik dan alat peraga.
Total DAK Bidang Pendidikan sebesar Rp 9,3 triliun itu dengan rincian: untuk tingkat SD/SDLB Rp 5,6 triliun dan SMP Rp 3,7 triliun. “Kalau dibagi rata-rata 40% atau sekitar Rp 5 triliun sampai Rp6 triliun untuk fisik. Sedangkan untuk buku sekitar Rp 3 triliun,” jelas Mendiknas.
Selain provinsi DKI Jakarta, 32 provinsi lainnya terdiri dari 451 kabupaten/kota adalah penerima DAK Pendidikan. Setiap kabupaten/kota diwajibkan menyediakan dana pendamping dari APBD minimal 10% dari alokasi dana yang akan diterima.
“Jangan sampai di antara kita dalam melaksanakan ini menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang di luar pertimbangan prosedur. Karena DAK itu sudah menjadi sorotan umum,” pesan Mendiknas M Nuh.
Sementara itu, Dirjen Mandikdasmen Kemdiknas, Suyanto, mengatakan karena sisa waktu pelaksanaan yang terbatas, maka perlu dilakukan sosialisasi dan koordinasi agar Juknis penggunaan DAK Bidang Pendidikan 2010 dapat dipahami secara baik, komprehensif dan benar. Diharapkan, melalui rapat sosialisasi dan koordinasi ini, pemerintah kabupaten/kota dan dinas pendidikan kabupaten/kota mampu bekerjasama secara terpadu dan bersinergi dengan pemerintah pusat maupun provinsi.
Berdasarkan pantauan di lapangan, rapat sosialisai dan koordinasi dihadiri 484 orang terdiri dari 33 kepala sub dinas pendidikan provinsi yang menangani SD dan SMP, dan 451 kepala dinas pendidikan kabupaten/kota. (Kominfo-Newsroom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar