LSM Laskar Gelar Aksi Demo di KPUD Karawang

KARAWANG, ReALITA Online — Pasca pengumuman hasil verifikasi kesehatan seluruh bakal calon bupati (Balonbup) dan bakal calon wakil bupati (Balonwabup), LSM Laskar menggelar aksi demo di Kantor KPUD Karawang, Jawa Barta, Selasa (21/9). Mereka menuntut agar KPUD meloloskan kelima pasangan tersebut.

Yayan dari LSM Laskar mengatakan: “Kami menginginkan KPUD Karawang meloloskan seluruh Balonbup dan Balonwabup. Jangan sampai penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pemilu Kada) Karawang tidak kondusif—karena KPUD tidak meloloskan dua balon.”

Dia lebih lanjut mengatakan, untuk meloloskan Balonbup dan Balonwabup, KPUD Karawang meminta kembali Tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Karawang melakukan pemeriksaan ulang.

Mereka menekankan, terlebih kepada Balon yang tidak lolos verifikasi pemeriksaan ulang penting dilakukan. Karena seluruh Balonbup dan Balonwabup sudah layak untuk maju pada Pemilukada Karawang 14 November 2010 mendatang.

“KPUD harus meloloskan seluruh Balonbup dan Balonwabup yang sudah mendaftar, agar proses Pemilukada Karawang berlangsung kondusif dari awal hingga akhir,” tegas Yayan.

Dialog yang berlangsung di aula Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Karawang itu, perwakilan pengunjuk rasa meminta Ketua KPUD, Emay Ahmad Maehi, SAg, memberi penjelasan hasil tes pemeriksaan. Karena sesuai hasil tes kesehatan tersebut, KPUD Karawang sudah menggagalkan Balonbup Karda Wiranata yang diusung PDIP dan Balonwabup Yoes Taufik yang dicalonkan Partai Demokrat, “Kami minta Ketua KPUD Karawang menjelaskan kenapa kedua Balon tersebut sampai tidak diloloskan,” tegas Laskar sambil mengancam akan terus berunjuk rasa.

Sedangkan Ketua Panwasdalu, Masmuhyi Abdullah, yang juga hadir dalam dialog tersebut menyampaikan tiga usulan yang harus diulang kepada KPUD salah satu di antaranya adalah tes kesehatan Balonbup dan Balonwabup.

Emay dalam penjelasannya bahwa KPUD tetap berpegang kepada Pasal 58 Huruf e Undang-Undangan No.12 Tahun 2008, yang berhak melakukan medical check up adalah Tim Dokter yang dihunjuk oleh IDI. KPUD hanya menerima hasil tes kesehatan yang dikeluarkan oleh IDI sesuai form yang dikeluarkan KPUD. Sidang Pleno KPUD sudah dilakukan, Senin (20/9), tentang revisi hasil tes kesehatan yang diterima KPUD pada tanggal 8 September 2010,” jelas Emay.

Bahkan dia menegaskan, “Kalau ada dua pasang saja Balonbup dan Balonwabup saja yang memenuhi persyaratan pendaftaran sudah diitutup dan melanjutkan proses tahapan lainnya,” ungkapnya.

Tapi hasil revisi dari lima pasangan balon, tegas Emay lagi, semuanya belum memenuhi persyaratan untuk ditetapkan calon bupati dan calon wakil bupati. “Maka KPUD memberikan kesempatan selama tujuh hari kepada partai politik pengusung untuk melengkapi persyaratan terutama Balon pengganti yang tidak layak maju dalam Pemilukada pada 16 Nopember 2010,” jelasnya.

Tes Medis Tidak Diulang

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat Ferry Kurnia Rizkiansyah menegaskan, tes kesehatan para Balon peserta Pimilukada Kabupaten Karawang 2010 tidak akan diulang.

Sebab dalam peraturan yang disusun KPU, terang dia, tidak mengenal adanya second opinion mengenai hasil pemeriksaan kesehatan. “KPUD Jabar mendukung penuh langkah KPUD Karawang yang akan melanjutkan semua tahapan Pemilukada sesuai jadwal. Semua pihak harus menghormati mekanisme profesional yang telah dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di RSUD Karawang. Tak perlu meragukan kompetensi para dokter yang telah bekerja dan memberi penilaian profesional pada pemeriksaan kesehatan para bakal calon,”tegas Ferry.

Penetapan pasangan calon peserta Pemilukada dijadwalkan, Kamis (24/9), tampaknya terancam molor bakan seluruh tahapan sesudahnya bisa tertunda. Ini lantaran KPUD Karawang menghadapi desakan supaya menggelar tes kesehatan ulang. Desakan itu muncul setelah Karda Wiranata dan Yoes Taufiq dinyatakan tidak mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah oleh tim dokter.

Terlebih hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Karda di RSCM Jakarta dengan hasil second opinion menyatakan kondisi kesehatan baik.

“Hasil pemeriksaan Tim Dokter tidak bisa ditafsirkan. Dan Form itu normatif tidak mungkin Tim Dokter bisa merubahnya. Lantas siapa yang bilang pak Karda mengidap penyakit gila ?” tegas Ferry.

Ketika didesak bagaimana kalau pihak yang tidak puas melapor ke KPU Pusat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta,” Silahkan. KPU Pusat pasti minta penjelasan dari KPUD Karawang dan KPUD Jabar,” jawab Ferry. esi