JAKARTA, ReALITA Online — Istilah tembak mati yang kerap digunakan untuk menangkap teroris saat penggrebekan dianggap sesuai, jika teroris melakukan perlawanan.
Itu dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) Ansyaad Mbai usai pembukaan 'Seminar Internasional Penanggulangan Terorisme' di Nusa Dua, Bali, Senin, 18 Oktober 2010.
“Sejak awal pemerintah sepakat memberantas teroris dengan menjunjung tinggi HAM, namun terorisme merupakan pelanggaran HAM terberat di dunia,” katanya.
Ia membantah anggapan melanggar HAM dalam penanganan terorisme. Sejauh ini, pemerintah sudah melakukan yang terbaik, termasuk upaya-upaya Densus 88. Tapi, ia tak memungkiri bahwa mayoritas pelaku terorisme tertangkap dalam keadaan mati karena melawan.
“Pemerintah bertekad tidak akan memerangi terorisme dengan cara teroris juga. Ini prinsip pemerintah. Jadi berpegang teguh pada HAM” katanya.
Ditanya soal dana anggaran yang digunakan untuk penanggulangan teroris, Ansyaad membantah jika ada yang mensponsori kegiatan pemberantasan teror di Indonesia.
“Anggaran semuanya dari pemerintah, dari APBN. Jadi tidak ada anggaran dari mana-mana dalam hal kerjasama pelatihan, tukar intelijen, imigrasi, dan lainnya. Di kita sudah lama ada, tapi selama ini pasif, tapi tetap ada satu komando,” ujarnya.
Selain menjalin kerja sama pelatihan, intelijen, imigrasi dengan negara lain, penanggulangan teroris di Indonesia, juga akan diperkuat dengan mengakomodir unsur lain seperti TNI. Kapan akan terlibat, Ansyaad mengatakan keterlibatan TNI tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain.
“Tergantung situasi. Prinsip sama, kekuatan militer internasional di mana ancaman yang dihadapi di luar kemampuan polisi. Ini prinsip universal seperti di Amerika, Inggris, dan Australia. Jadi jangan dicurigai pelibatan TNI hanya di Indonesia. Dibidang pencegahan menetralisir ideologi radikalisme yang menjadi pemicu aksi teror,” ujarnya. VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar