PURWAKARTA, ReALITA Online — Bupati Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada kegiatan “Gempungan” di Desa Babakan Cikao awal November ini, menggulirkan wacana memberikan telepon celuler (HP) kepada 13 Kades di wilayah pemerintahannya. Tujuannya, untuk memudahkan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta.Namun, Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Sekretariat Wilayah Daerah (Setwilda) Purwakarta, Nana Mulyana mengatakan seperti dikutip Pos Kota, Rabu (24/11), belum mengetahui adanya rencana 193 kepala desa (Kades) diberi fasilitas telepon seluler (handphone) oleh Bupati Purwakarta.
Rencana pemberian HP tersebut dilakukan pada Tahun Anggaran (TA) APBD 2011. Meski Nana mengatakan hingga kini pihaknya belum diajak bicara terkait wacana itu, tapi ia menilai kebijakan Bupati itu hal positif.
Nana kepada wartwan menyebutkan, meski baru sebatas wacana, dia akan meningkatkan produktifitas kinerja para Kades dan menciptakan sinergitas yang kontinyu antara Pemerintahan Desa dengan Pemkab.
”Tidak ada alasan Kades ketika Pemkab mengundang rapat atau melaksanakan kegiatan lain mangkir karena tidak diberi tahu,” tegasnya.
Nana mengingatkan, program tersebut dipastikan menguras APBD yang cukup besar. Selain melakukan pengadaan HP, juga harus dipikirkan mengenai isi pulsa. ”Karena ini satu paket, pemberian HP harus berikut pulsanya,” jelasnya.
Sementara itu, pemerhati sosial di Purwakarta, Tarman Sonjaya, kepada Pos Kota mengungkapkan, tidak setuju pemberian fasilitas HP kepada seluruh kades di Kabupaten Purwakarta.Pasalnya, selaian tidak ada asas manfaatnya, justru dikuatirkan membuka celah korupsi.
Bahkan menurutnya, kebijakan bupati itu tersebut dipastikan mengakibatkan biaya tinggi tanpa memerhatikan aspek manfaat. “Menghambur-hamburkan uang negara saja. Mestinya, kebijakan yang digulirkan harusnya menyentuh kepentingan masyarakat luas dan manfaatnya terasa,” tegasnya. esi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar