KARAWANG, ReALITA Online — Polisi Resor Kabupaten Karawang,Jawa Barat, kini tengah menyelidiki dana APBD Kabupaten Karawang tahun 2011 sekitar Rp 300 juta diduga untuk umrah sejumlah anggota tim sukses Bupati Kabupaten, Drs H Ade Swara,M Hum."Kita sudah dan tengah melakukan penyelidikan adanya dugaan penyalahgunaan dana tersebut. Dugaan adanya penyalahgunaan Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk umrah kian santer. Karena itu, kami merasa wajib untuk meminta kejelasan dengan melakukan penyelidikan," ujar Kapolres Karawang, Ajun Komisaris Besar Merdisyam, Kamis (6/10), seperti dikutip PRLM.
Menurut Merdisyam, kepolisian bermaksud membantu Pemerintah (Pemkab) Karawang untuk memberikan kejelasan mengenai perkembangan informasi penyalahgunaan APBD tersebut. Kalaupun hasil penyelidikan yang dilakukan nantinya terdapat indikasi penyalahgunaan dana, pihaknya juga akan terus melakukan penyelidikan sampai tuntas. Sehingga permasalahan dugaan penyalahgunaan dana tersebut, tandas dia, bisa terang dan jelas di mata publik.
Merdisyam kepada wartawan menuturkan, selama ini Polres Karawang masih bersinergi dengan Kejaksaan Negeri setiap penanganan kasus hukum yang ada. "Sebagai salah satu lembaga hukum, kita punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan," tuturnya.
Sementara Sekretaris DPC PBB Jajang Hidayat yang diduga juga ikut dalam rombongan umrah tersebut mengatakan, keberangkatannya bersama rombongan Kesra bukanlah atas nama jemaah umrah. Tapi sebagai Tim Pembimbing Haji Daerah (TBHD). Itupun dirinya belum akan berangkat sebelum permasalahan dugaan penyalahgunaan umrah itu beres.
"Saya ingin klarifikasi kalau keberangkatan saya bukan atas nama jemaah umrah, tapi sebagai TPHD. Itupun saya tidak mau berangkat sampai dengan permasalahannya clear. Karena sepertinya ada yang harus dibereskan. Tapi saya kira Bupati tidak pernah mengambil kebijakan yang tanpa dasar dan aturan. Karena pada tahun 2000, saya juga pernah menjadi TPHD. Tapi yang perlu ditegaskan, saya tidak berangkat atas nama partai politik. Tapi mungkin Bupati melihat saya sebagai guru ngaji yang memiliki Majelis Taklim," ucapnya (PRLM, Kamis (6/1/2011).
Sebelumnya dugaan penggunaan APBD untuk umrah tim sukses bupati, telah mendapat protes dari kalangan mahasiswa. Ketua Keluarga Mahasiswa Islam Karawang (KMIK), Irfan mengatakan, dugaan penyelewengan tersebut sangat kuat. Sebab, saat mahasiswa meminta penjelasan dari Pemkab Karawang ke Bagian Kesra, tidak satu pun penjelasan menjawab dugaan yang selama ini berkembang.
"Bahkan ketika kami mendatangi Bagian Kesra, kami diperlihatkan nama-nama, namun diancam tidak boleh dipublikasikan. Dari nama-nama tersebut ada yang diduga sebagai tim sukses bupati," katanya.
Menurut Irfan, penggunaan APBD untuk bantuan sosial sudah diatur lebih ketat dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.Salah satunya menyatakan bantuan sosial diberikan tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran. Tapi harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
"Sedangkan anggaran sekitar Rp 300 juta ini ternyata dianggarkan setiap tahun dengan nama anggaran pembiayaan perjalanan ibadah bagi masyarakat yang berprestasi. Hal ini 'kan sarat akan penyalahgunaan," tuturnya.
Kepala Bagian Kesra, Wayudi Suhudi membantah jika 19 orang yang diberangkatkan adalah tim sukses Bupati Karawang dan keluarganya. Anggapan itu muncul, kata Wayudi, mungkin karena keberangkatan mereka yang hanya berjarak tujuh hari.
"Jadi anggapan ini mungkin semua dibiayai APBD. Keluarga bupati berangkat dengan uang sendiri. Sementara 19 orang itu memang dibiayai APBD tapi bagi masyarakat berprestasi di berbagai bidang dan tokoh masyarakat. Hanya saja, tokoh masyarakat ada yang mungkin menjadi tim sukses bupati," ujar dia. Sumber:PRLM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar