BEKASI, ReALITA Online — Perilaku buang air besar (BAB) sembarangan menjadi masalah pelik bagi upaya peningkatan kualitas lingkungan sehat di Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Anne Nurchandrani Handayani, BAB secara sembarangan masih terjadi di 56 kelurahan di Kota Bekasi. Tahun ini, kata Anne, Dinas Kesehatan menargetkan perilaku BAB warga secara sembarangan bisa dihentikan di 10 kelurahan. "Tetapi baru tiga kelurahan yang berhasil mengubah perilaku warganya untuk tidak BAB sembarangan," kata Anne kepada wartawan pada acara Peluncuran Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Kamis, 15 Desember 2011.
Tiga wilayah itu adalah Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria.
Selain mendorong warganya tidak BAB di sembarang tempat, Dinas Kesehatan juga membangun toilet umum sebanyak empat pintu di masing-masing wilayah tersebut. "Dana pembangunan toilet umum memakai bantuan dari Merc Corp dan Indonesia Corruption Watch (ICW).”
Perilaku BAB sembarangan, kata Anne, merupakan budaya atau perilaku masyarakat Bekasi yang telah berlangsung lama. Warga BAB di aliran sungai, membangun jamban di bantaran kali atau tidak memiliki septic tank, namun membuat saluran langsung dari rumah ke sungai.
Perilaku tersebut menimbulkan penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, tipus, polio, filarisis atau kaki gajah, cikungunya, malaria, dan penyakit kulit.
Dinas Kesehatan, kata Anne, terus mendorong masyarakat agar meninggalkan perilaku BAB sembarangan. Warga diminta membangun sanitasi yang bagus sehingga pada 2014 mendatang, pemerintah daerah menargetkan seluruh kelurahan bebas dari BAB sembarangan. "Kami terus memberikan pendidikan mengenai perilaku BAB ini," katanya.
Beberapa waktu lalu, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi sempat menghentikan produksi air baku dari Kali Bekasi karena tercemar bakteri E. coli. Menurut Direktur PDAM Wahyu Prihantono, air tak bisa diolah karena terlalu banyak tinja yang dibuang ke Kali Bekasi.
Asisten II bidang Pemerintah Kota Bekasi Nandi Surjakandi mengatakan sanitasi berbasis masyarakat harus berkesinambungan, mulai dari masyarakatnya, fasilitas memadai, sampai penyediaan infrastruktur yang menunjang.
Menurut Nandi, masalah kesehatan lingkungan, selain dipicu perilaku masyarakat, juga disebabkan sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik yang tidak memadai.
Pemerintah Kota Bekasi baru memiliki satu unit instalasi pengolahan air tinja (IPLT) kapasitas 10 ribu meter kubik per hari, tujuh unit truk tinja (lima unit beroperasi, dua unit rusak). "Limbah domestik yang masuk IPLT hanya 80 ribu meter kubik per hari," katanya. tempointeraktif
Tidak ada komentar:
Posting Komentar