Pembangunan Kantor Desa Dilakukan Secara Swakelola

KARAWANG, REALITA Online — Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Karawang, Saridin Sinabang, memastikan pembangunan prototype kantor desa pada tahun ini bakal dilaksanakan secara swakelola.

Sebab, berdasarkan pengalaman tahun 2011 pembangunan kator desa yang dilakukan oleh pemborong hasilnya kurang bagus. Bahkan, sebagian besar pembangunan kantor desa itu tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

Sinabang mengatakan hal itu di hadapan anggota Komisi A DPRD ketika melaksanakan dengar pendapat, Jumat (10/2)."Ketika diswakelolakan kualitas bangunan sangat bagus kerena dindingnya menggunakan bata merah. Namun bangunan yang dikerjakan pemborong, dinding bagian dalam hanya pakai GRC," kata Sinabang.

Dikatakan juga, program pembangunan prototype kantor desa bakal dilanjutkan hingga tahun 2014 mendatang. Hingga sekarang desa yang belum mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan kantor desa tinggal tersisa 141desa lagi.

"Biaya untuk masing-masing unit kantor desa masih sedang dihitung Dinas Cipta Karya. Sebab, dengan cara swakelola anggarannya bisa ditekan dari Rp 550 juta menjadi Rp 400 juta per unit," kata Sinabang.

Dikatakan juga, dalam pelaksanaan pembangunan kantor desa itu pihaknya tidak berhak menentukan lokasi. Sebab, hal itu merupakan kewenangan masing-masing camat. "Jadi kalau ada kepala desa yang memaksa ingin didahulukan mendapatkan kantor ya usulnya ke camat," tutur Sinabang.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A, H.M. Warman mengaku gembira atas pernyataan Kepala BPMPD tersebut. Sebab, apa yang dikatakan Sinabang sesuai dengan aspirasi para kades.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Karawang mendatangi gedung DPRD setempat, Kamis (9/2). Mereka menuntut agar bupati melaksanakan pembangunan gedung percontohan (prototype) kantor desa secara swakelola.

Mereka menilai, pembangunan kantor desa yang dilaksanakan oleh pemborong hasilnya sangat buruk, padahal menelan biaya lebih besar. “Pada tahun 2010 silam pembangunan kantor desa prototype dilakasanakan secara swakelola dan hasilnya bagus. Namun, pada tahun 2011, pembangunan kantor desa dipercayakan kepada pemborong, ternyata hasilnya tidak memuaskan,” ujar Ketua APDESI, Asep Komara. PRLM