Komuter Penyumbang Golput di Pilkada Bekasi

BEKASI, ReALITA Online — Tingginya angka komuter warga yang tinggal di Kota Bekasi tapi beraktivitas di Jakarta, menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bekasi jelang Pemilukada 16 Desember mendatang. Angkanya mencapai 60 persen dari total jumlah penduduk 2,4 juta jiwa, dianggap menjadi salah satu penyumbang potensial golput.

"Kami khawatir kalau hari kerja mereka di Jakarta, tapi kalau libur di tempat rekreasi seperti Bandung. Kami imbau mereka berpartisipasi dalam Pilkada, karena suara mereka sangat menentukan Kota Bekasi lima tahun mendatang," ujar Walikota Bekasi,
Rahmat Effendi, usai launching Pemilukada Kota Bekasi, di Balai Patriot Bekasi, Senin 21 Mei 2012.

Agar komuter bersedia memberikan suaranya, Rahmat meminta Komisi Pemilihan Umum Bekasi bisa bekerja maksimal melakukan sosialisasi. "Bukan hanya KPU, tapi kami harap semua pihak ikut melakukan sosialisasi tentang pentingnya Pilkada," katanya.

Terkait dengan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilukada (DP4), Rahmat berharap angkanya sudah bisa diserahkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bekasi pada Juni esok.

"Paling pas angkanya diambil dari progres finalisasi e-KTP. Kan proses e-KTP sudah diperpanjang 4 bulan ke depan. Dari 80-90 persen proses e-KTP, sudah bisa diambil jadi DP4. Sekitar Juni sudah bisa diketahui angkanya," jelas Rahmat.

Rahmat mendesak aparat Kelurahan dan Kecamatan bisa fokus untuk menyelesaikan program e-KTP. "Kalau bisa sebelum Agustus semua sudah b

Angka DP4 yang sudah diserahkan nantinya akan kembali diverifikasi untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Pilkada lalu DPT 1,1 juta, tahun ini perkiraan mencapai 1,6 juta. 75 persen kami targetkan bisa memberikan suaranya di Pilkada," kata Rahmat.

KPU Bekasi sudah menganggarkan dana sebesar Rp26 miliar dari APBD 2012. "Cukup untuk satu putaran, termasuk apabila pemilihan harus diulang karena ada kecurangan," ujar Ketua KPU Kota Bekasi, Tb Hendy Irawan.

Dana sebesar itu dialokasikan untuk semua hal yang berkaitan dengan proses Pemilukada. "Terbanyak adalah alokasi untuk honor dan operasional penyelenggara, yang jumlahnya tujuh orang untuk tiap-tiap TPS. Totalnya ada 4 ribuan TPS," katanya.

Bila pemilihan harus dilakukan dua putaran, KPU sudah melakukan langkah antisipasi. Di antaranya dengan mengajukan dana dari APBD perubahan sebesar Rp13 miliar. 

"Pengajuannya akan kami buat bulan Agustus ketika sudah masuk jadwal pendaftaran calon. Kalau ternyata dananya tidak terpakai, ya akan kami kembalikan ke kas daerah," terangnya. VIVAnews