Laman

HARTATI DIDUGA MENYUAP UNTUK JEGAL BISNIS ANAK AYIN *** DUA ANAK BUAH HARTATI MURDAYA TERANCAM LIMA TAHUN PENJARA *** ATURAN RSBI HARUS LEBIH RASIONAL DAN REALISTIS *** WASPADA, BANYAK JAMU DICAMPUR BAHAN KIMIA OBAT! *** BNPT: 86 % MAHASISWA DI 5 UNIVERSITAS TENAR DI JAWA TOLAK PANCASILA *** BNPB ALOKASIKAN RP80 MILIAR UNTUK PENANGGULANGAN KEKERINGAN ***

Sabtu, 02 Juni 2012

Bakal Calon PDIP Pertanyakan Biaya Uji Publik


BEKASI, ReALITA Online — Sejumlah bakal calon kepala daerah dari PDIPKota Bekasi, Jawa Barat, mempersoalkan pungutan biaya dalam proses seleksi uji publik.
"Masalahnya, biaya tersebut tidak terukur jumlahnya. Jika setiap calon memberikan angka yang berbeda, persaingan tidak akan sehat," kata salah satu bakal calon, Nyimas Sakuntala Dewi di Bekasi, Sabtu (2/6).
Menurut Ketua Persatuan Wanita Nasional  itu, persoalan anggaran tersebut sebaiknya ditetapkan secara langsung oleh jajaran Tim Pemenangan Pilkada PDIP Kota Bekasi dengan perhitungan yang transparan.
"Tujuannya agar setiap calon mendapat beban yang sama dan menciptakan persaingan yang sehat karena dana yang dikeluarkan masing-masing bakal calon sama," katanya.
Hal senada diungkapkan bakal calon lainnya, Anim Imanudin. "Jika dilepas bebas, maka yang akan terjadi adalah peserta dengan dana terbanyak yang akan unggul nilai uji publiknya dan menimbulkan masalah baru," ujar Anim yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Bekasi.
Besaran dana yang ditetapkanpun, kata dia, jangan terlalu berlebihan, karena bisa memunculkan opini Tim Pemenangan Pilkada PDIP Kota Bekasi terkesan memanfaatkan momentum pendaftaran calon kepala daerah Kota Bekasi.
Karena sebelumnya, kata dia, sebanyak 13 bakal calon tersebut telah dipungut biaya pengambilan formulir pendaftaran Rp10 juta per orang. Kini, setiap calon kembali dibebani anggaran untuk melakukan sosialisasi ke struktural partai di kecamatan dan kelurahan.
Sedangkan Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDIP Kota Bekasi, Darius Dolok Saribu mengakatan, masukan tersebut akan ditampung pihaknya untuk dipertimbangkan. "Baik, nanti akan tampung dulu. Nanti kita hitung kebutuhannya dan dibagi rata," ujarnya.
Menurut dia, agenda uji publik dalam rangka mengetahui tingkat penerimaan masyarakat terhadap 13 bakal calon kepala daerah tersebut dilaksanakan hingga akhir Juni 2012. "Kegiatannya kita lakukan di 56 kelurahan se-Kota Bekasi dengan cara memasang spanduk dan baliho bergambar wajah dari para bakal calon itu," katanya.
Setelah itu, kata dia, hasilnya akan dinilai oleh tim penilai independen yang telah ditunjuk oleh partai sebelum namanya akan
direkomendasikan ke pengurus pusat untuk diputuskan maju dalam Pemilu Kada 16 Desember 2012 mendatang. micom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar