 |
| Bambang Soesatyo |
JAKARTA, ReALITA Online — Situasi politik di DPR menjelang
voting kenaikan harga BBM kian memanas. Setelah PKS menolak kenaikan harga BBM,
kini mayoritas anggota Fraksi Golkar menolak kenaikan harga BBM.
"Sampai
detik ini belum ada instruksi atau komando dari Ketum maupun dari markas besar
PG di Slipi untuk menerima kenaikan harga BBM. Jujur, sesungguhnya mayoritas
anggota FPG dan kader PG seluruh Indonesia tidak setuju kenaikan BBM. Karena
itu diyakini akan menyengsarakan rakyat," kata Wakil Bendahara Umum Partai
Golkar, Bambang Soesatyo, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,
Kamis (29/3/2012).
Menurut
Bambang, tidak sedikit yang mengkhawatirkan juga slogan 'suara golkar suara
rakyat' menjadi tidak bermakna. Sehingga upaya merebut hati rakyat melalui
berbagai program dan kerja keras turun ke bawah akan sia-sia.
"Secara
institusi kita belum memutuskan apakah setuju atau menolak pencabutan pasal 7
ayat 6. UU APBN 2012 yg artinya jika dicabut, pemerintah boleh menaikan harga
BBM. Dengan besaran Rp. 1500 per liter sebagaimana tertera dalam opsi 1 yang
diajukan Badan Anggaran DPR RI yakni alokasi subsidi BBM Rp 137 T, subsidi
listrik Rp 65 T dan cadangan fiskal energi Rp 23 T dengan kompensasi BLSM Rp
150 ribu/bulan unruk 18,5 juta KK selama 6 bulan," kata anggota Banggar
dari FPG ini.
Menurut
dia, pemerintah masih bisa menggunakan opsi lainnya. Artinya menaikkan harga
BBM bukanlah jalan satu-satunya yang harus ditempuh saat ini.
"Bahkan
menurut saya pribadi, usulan pemerintah atas kebijakan kenaikan BBM sangat
dipaksakan, mengingat kalau hanya sekedar menutup kekurangan subsidi BBM, dari
sisa anggaran 2010 yg tdk terpakai Rp 51 T, pemotongan/penghematan belanja K/L
2011 sebesar Rp 18,8 T, pengurangan cost recovery, tambahan pajak dll masih
mencukupi tanpa menaikan harga BBM," jelas anggota Komisi III DPR ini. detik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar