Kemendagri: E-KTP Tak Dipungut Biaya

JAKARTA, ReALITA Online — Kapuspen Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek kembali menegaskan bahwa pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tidak dipungut biaya.

"Jadi ada keluhan dari masyarakat di beberapa daerah mengenai dipungutnya biaya pada saat pembuatan e-KTP. Sekali lagi, kami tegaskan tidak ada pemungutan biaya itu," ujar Reydonnyzar Moenek di Jakarta, Rabu (5/9/2012).

Kunjungan DPR ke Denmark dan Turki Habiskan Rp1,3 M

JAKARTA, ReALITA Online — Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat melawat ke dua negara. Anggota dewan yang berkunjung ke dua negara itu berjumlah 20 orang. Setengah ke Denmark, setengah lagi ke Turki.

Menurut Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, alokasi anggaran kunjungan anggota Baleg ke dua negara itu sebesar Rp1,3 miliar.

Dengan rincian, ke Denmark sebesar Rp666 juta. Sementara untuk ke Turki dialokasikan dana sebesar Rp636 juta.

Polri Menuding Tak Beretika, Ini Jawaban KPK

JAKARTA, ReALITA Online — Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Sutarman, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak beretika karena menggeledah Gedung Korps Lalu Lintas (Korlantas) tanpa izin. Sutarman juga menuding KPK menabrak kesepahaman (MoU) yang dibuat antara KPK, Polri, dan Kejaksaan.

Terkait tudingan tersebut, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, mengatakan KPK tidak menabrak kesepahaman apapun dalam penggeledahan tersebut. "Semangat MoU ini tentu dijaga oleh KPK," kata Johan di kantornya, Jakarta, Jumat 3 Agustus 2012.

Presiden SBY Diminta untuk Meminta Maaf

MEDAN, ReALITA Online —  Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Sumatera Utara terus mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada tahun 1965-1966. 

Salah satunya adalah dengan segera menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM sebab pembiaran yang dilakukan pemerintah justru bakal menambah pelanggaran HAM yang terjadi.

Posko Lebaran Kemhub Dibuka 10 Juli

ilustrasi arus mudik

JAKARTA, ReALITA Online — Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Suroyo Alimoeso, mengatakan, posko Lebaran Kementerian Perhubungan akan dibuka pada 10 Juli 2012.

Di posko ini, akan dikumpulkan data terkini arus mudik dan arus balik, sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan terkait lalu lintas masa Lebaran.

Berdasarkan pengamatan, biasanya seluruh elemen terkait lalu lintas mudik membuka posko di Kantor Kemhub, mulai angkutan udara, kereta api, darat, penyeberangan, kepolisian, hingga Jasa Raharja.

Transaksi Mencurigakan 10 Anggota DPR Ditelaah KPK

Juru bicara KPK, Johan Budi

JAKARTA, ReALITA Online — Transaksi mencurigakan 10 anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa waktu lalu, ditelaah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Semua LHA (laporan hasil analisis) dari PPATK akan dilakukan proses telaah di KPK," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Senin (23/7/2012).

Seleksi CPNS 2012 Harus Dibatalkan

JAKARTA, ReALITA Online — Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2012 harus dibatalkan. Pasalnya, berdasarkan SKB menteri tentang moratorium PNS baru akan berakhir pada 3 Desember 2012. Artinya, apabila seleksi CPNS tetap dilakukan serentak pada 8 September 2012, maka hal tersebut sudah melanggar SKB mengenai moratorium PNS.

"Berarti SKB 3 menteri tentang moratorium benar-benar tidak bisa diimplementasikan alias gagal total, dan otomotis pada tanggal 3 Desember 2012 sebagai akhir moratorium, tidak usah dicabut lagi oleh karena selama ini pemerintah tidak pernah serius dalam implementasi moratorium ini," kata Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi

18 Kloter WNI Dipulangkan dari Suriah

JAKARTA, ReALITA Online — Pemerintah RI menyatakan akan memprioritaskan keselamatan WNI yang tinggal atau bekerja di Suriah, sehubungan dengan terjadi konflik berkepanjangan di negara Timur Tengah tersebut. Sejauh ini sudah 17 kloter WNI yang sudah dipulangkan ke Indonesia

"Hari ini dipulangkan 1 kloter lagi, sehingga totalnya sudah 18 kloter. Jumlah seluruhnya sudah 600-an (WNI)," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kantor Kemenlu, Jakarta, Sabtu (21/7/2012).

SBY Singgung Kongkalikong Anggaran

JAKARTA, ReALITA Online — Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengatakan, imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tak melakukan kongkalikong anggaran negara ditujukan untuk semua pejabat, tak hanya dirinya. Imbauan ini disampaikan Presiden ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/7/2012).

"Saya rasa (imbauan) itu ditujukan kepada semua, siapa saja," kata Andi singkat kepada para wartawan seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna.

Ketua MK: Ateis dan Komunis Diperbolehkan

Ketua MK, Mahfud MD

JAKARTA, ReALITA Online — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, keberadaan golongan penganut ateis dan komunis di Indonesia diperbolehkan. Hal tersebut mengacu pada konstitusi bahwa kebebasan harus dianggap setara.

"Semenjak ada MK, kebebasan individu ateis dan komunis bebas menjalankan apa yang dianutnya di Indonesia. Tapi mereka tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain, terutama orang yang menganut agama tertentu. Kebebasan harus dianggap sama," ujar Mahfud MD di sela-sela konferensi pers kedatangan Angela Merkel di MK, Jakarta, Selasa (10/7/2012).

Menhub: Kapal AL Siap Angkut Motor untuk Mudik

Menteri Perhubungan EE Mangindaan

JAKARTA, ReALITA Online — Menteri Perhubungan, EE Mangindaan, menyebutkan, Angkatan Laut telah menyiapkan dua kapal untuk mengangkut sepeda motor pada arus mudik Lebaran tahun 2012. Hal ini dilakukan semata untuk menjamin keselamatan pemudik yang menggunakan moda transportasi roda dua itu.

"Kami akan bekerja sama dengan Angkatan Laut. AL sudah menyiapkan dua kapal untuk sepeda motor. Dinaikkan ke kapal gratis," ujar Mangindaan, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/7/2012).

Mudik Lebaran Pemerintah Fokus Ke Merak

Pelabuhan Merak

JAKARTA, ReALITA Online — Sering terjadinya antrean panjang menuju Pelabuhan Merak, Banten, membuat pemerintah melakukan sejumlah upaya. Bukan hanya untuk mengurai kemacetan, tetapi juga untuk mengantisipasi hal serupa terjadi menjelang Lebaran.

"Kita akan konsentrasi ke Merak, karena cukup besar pengaruhnya," kata Menteri Perhubungan, EE Mangindaan, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/7/2012).

Akibat Flu Burung Kemenkes Pastikan Seorang Warga Karawang Meninggal

JAKARTA, ReALITA Online — Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan memastikan kematian anak perempuan warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat, KK (8) adalah karena terserang penyakit flu burung (H5N1).

Dirjen P2PL Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, Kamis (5/7/2012), menyatakan kasus baru H5N1 itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Balitbangkes, Kementerian Kesehatan.

Sahabat Munir Saweran Gedung KPK dan Sumbang Payung

JAKARTA, ReALITA Online — Aliansi berbagai kelompok yang tergabung dalam Sahabat Munir mendukung pembangunan gedung baru KPK dengan menyerahkan dana bantuan untuk saweran dan sebuah payung.

"Kami sebagai anggota masyarakat yang setuju terhadap pemberantasan korupsi dan dengan demikian mendukung eksistensi KPK beserta upaya pengutannya telah mengumpulkan uang saweran pembangunan Gedung KPK untuk kemudian diserahkan ke KPK.

Selain itu turut pula diserahkan payung sebagai perlambang perlindungan dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum," ujar Sumarsih, presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di Jakarta, Kamis (05/07/2012).

Meski Tak Sesuai Audit, BPK Hormati Putusan MA Soal Bank Century

JAKARTA, ReALITA Online — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan nasabah Bank Century (kini Bank Mutiara), yang membeli produk reksadana Antaboga Delta Sekuritas meskipun hasil audit forensiknya menyatakan reksadana tersebut bukan produk Bank Century.

"BPK menghormati keputusan apapun yang dikeluarkan MA karena MA adalah penegak hukum tertinggi, meskipun hasil audit forensik BPK menyatakan lain terhadap produk Antaboga tersebut," kata Wakil Ketua BPK Hasan Bisri kepada Kompas, Rabu (4/7/2012) di Jakarta.

Inggrid: Saya Tak Yakin Harga Quran Rp1 Juta

Inggrid Kansil

JAKARTA, ReALITA Online — Anggota Komisi Agama DPR Inggrid Kansil mengaku heran apabila Alquran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dihargai Rp1 juta per eksemplar.

“Saya tak yakin jika harga Alquran tersebut Rp1 juta per buku. Itu Alquran seperti apa?” kata Inggrid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 4 Juli 2012. Menurutnya, hampir semua anggota Komisi VIII mendapat jatah sekitar 500 eksemplar Alquran dari Kemenag.

Standardisasi ISO Barang-barang Tender e-KTP Ditelusuri KPPU

e-KTP

JAKARTA, ReALITA Online — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali mengadakan sidang majelis komisi pemeriksaan lanjutan perkara dugaan persengkongkolan tender KTP elektronik (E-KTP), Senin (2/7/2012).

Sidang yang diketuai oleh Sukarmi kali ini menghadirkan saksi dari konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), yakni Noor Effendi dari PT Sucofindo dan Ginting, perwakilan konsorsium. PNRI merupakan konsorsium pemenang tender pengadaan barang-barang dalam proyek e-KTP.

Dalam sidang kali ini, KPPU menelusuri bagaimana proses tender terjadi sehingga konsorsium PNRI menjadi pemenang. Sebab, terdapat indikasi terjadi kecurangan dalam tender tersebut.

Sidang yang berjalan selama lebih dari dua setengah jam sejak pukul 11.00-13.35 ini lebih banyak berputar pada pembahasan mengenai yakin atau tidaknya saksi akan adanya sertifikasi ISO yang dimiliki perusahaan di dalam konsorsium.

Nyali Pimpinan KPK Makin Kecil Dibanding KPK Jilid II

KPK

JAKARTA, ReALITA Online — Praktisi hukum Ahmad Rifai berpendapat, nyali pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini semakin mengecil dibandingkan KPK Jilid II yang berani mengusut kasus besan Presiden, Aulia Pohan. KPK sekarang selalu lamban mengungkap kasus-kasus besar yang bersinggungan dengan penguasa.

"KPK harus memiliki komitmen untuk mengungkap kasus-kasus besar," kata praktisi hukum Ahmad Rifai pada diskusi di Jakarta, Sabtu (30/6/2012).

Akil Mochtar: Saweran Gedung KPK Termasuk Gratifikasi

JAKARTA, ReALITA Online — Hakim Konstitusi Republik Indonesia, Akil Mochtar, menilai, "saweran" gedung baru KPK termasuk dalam gratifikasi mengingat peran KPK sebagai lembaga negara. Tindak gratifikasi yang melibatkan pengawai negeri sipil (PNS) atau lembaga negara dilarang berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Saweran gedung baru KPK itu gratifikasi karena KPK kan lembaga negara. Berhubung hal itu gratifikasi. Bisa saja uang tersebut berasal dari golongan yang hitam, misalnya korupsi atau pencucian uang," ujar Akil Mochtar, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (28/6/2012).

KPK Tak Gentar Hadapi Pengawal Anas

Wakil Ketua KPK Busyro Muqodas

YOGYAKARTA, ReALITA Online — Kehadiran sejumlah petinggi dan kader Partai Demokrat mengantar Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi tak membuat pimpinan KPK gentar. Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, tidak ada yang bisa menekan KPK.

Sejumlah petinggi Partai Demokrat turut mengawal kedatangan Anas di Kantor KPK. Mereka antara lain anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat,