Laman

HARTATI DIDUGA MENYUAP UNTUK JEGAL BISNIS ANAK AYIN *** DUA ANAK BUAH HARTATI MURDAYA TERANCAM LIMA TAHUN PENJARA *** ATURAN RSBI HARUS LEBIH RASIONAL DAN REALISTIS *** WASPADA, BANYAK JAMU DICAMPUR BAHAN KIMIA OBAT! *** BNPT: 86 % MAHASISWA DI 5 UNIVERSITAS TENAR DI JAWA TOLAK PANCASILA *** BNPB ALOKASIKAN RP80 MILIAR UNTUK PENANGGULANGAN KEKERINGAN ***

Jumat, 30 Juli 2010

Macet, Ciri Pemerintahan Tak Akuntabel

JAKARTA, ReALITA Online — Kemacetan yang setiap hari menjadi konsumsi masyarakat Jakarta adalah sebagai ciri pemerintahan Indonesia yang tidak akuntabel. Masyarakat Indonesia bingung harus menyampaikan kepada siapa masalah kemacetan tersebut.

"Macet ini adalah ciri pemerintahan kita yang tidak akuntabel. Masyarakat tidak tahu harus bagaimana dan berbuat apa," ucap Tata Mutasya, ahli kebijakan publik dan ekonomi politik, dalam diskusi tim visi Indonesia 2033 mengenai Menata Pemukiman Dan Membangun Perumahan untuk Keluar dari Ancaman Kemacetan Total di Jakarta, Kamis (29/7) di Jakarta.

Menurutnya, ciri pemerintahan yang tidak akuntabel adalah ketika ada masalah yang terjadi, masyarakat tidak tahu harus menyampaikan apa secara kolektif dan kepada siapa ia harus melapor.

"Kalo macet yang adanya menggerutu. Tapi, tidak tahu harus lapor ke mana untuk mengadu mengenai kemacetan itu," tuturnya.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Jehansyah Siregar, ahli perumahan permukiman dan transportasi. Diungkapkannya, kemacetan merupakan ciri pemerintah yang tidak akuntabel. Masyarakat tidak tahu harus bagaimana menyampaikan keluhan mereka dan kepada siapa mereka harus mengeluh.

Diungkapkannya, dalam hal ini, Gubernur DKI Jakarta harus secara aktif terbuka dan mengajak pemerintah pusat untuk berdiskusi dan mengambil keputusan secara bersama-sama dalam penanggulangan kemacetan. "Kalau tidak mampu memimpin, katakan terus terang," tegasnya. kompas

Tidak ada komentar:

Posting Komentar