Mbak Tutut Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

JAKARTA, ReALITA Online — Kisruh kepemilikan stasiun Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) berbuntut panjang. Pihak TPI kembali melaporkan Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut ke Polda Metro Jaya.

Kuasa hukum TPI, Andi Simangunsong, menjelaskan Mbak Tutut dilaporkan atas dugaan memasukkan keterangan palsu ke dalam fakta otentik dan menggunakan surat palsu.

"Pokok laporannya cukup sederhana. Pihak Mbak Tutut dalam RUPSLB mengklaim diri sebagai 100 persen pemilik TPI dengan berlandaskan surat Plh Direktur Perdata di Kemenkumham tanggal 8 Juni 2010," kata Andi di Jakarta, Kamis 29 Juli 2010.

Menurut Andi, surat Plh Direktur Perdata tersebut tidak memberikan hak kepada pihak Mbak Tutut untuk mengklaim diri sebagai pemilik seluruh saham TPI. Mbak Tutut, lanjut dia, hanya memiliki 25 persen saham di TPI. "Secara jelas Menteri Hukum dan HAM sendiri sudah menegaskan bahwa kementeriannya tidak mencampuri dan tidak mengatur masalah kepemilikan saham di TPI," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, menegaskan bahwa surat yang dikeluarkan oleh Plh Direktur Perdata Kemenkumham, Rike Amavita, bukanlah memutuskan masalah kepemilikan saham TPI. Surat tersebut hanya korespondensi atas surat yang diajukan kubu Mbak Tutut.

"Itu korespondensi, enggak bicara masalah kepemilikan. Kepemilikan masalah pengadilan, kita nggak berwenang," kata Patrialis.

Jajaran direksi dan komisaris TPI Selasa lalu mendatangi Komisi III DPR terkait dengan sengketa kepemilikan saham antara putri mantan Presiden Soeharto Mbak Tutut dan MNC Group. Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta dukungan dari pemerintah terkait dengan kasus kepemilikan ganda itu. vivanews