
"Kalau sampai warteg kena pajak, PKB akan menarik dukungan terhadap Fauzi Bowo," kata Bahrudin dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/12/2010).
Dia mengungkapkan sudah menerima aspirasi dari para pengelola warteg asal Tegal. Perkiraan Pemprov DKI bahwa omzet warteg mencapai Rp 500 miliar tak benar.
"Sehingga Pemprov memperkirakan bisa mendapat pajak sekitar Rp 50 miliar. Padahal, enggak sebesar itu. Kalau benar diterapkan, DKI benar-benar kejam dan pengangguran akan bertambah," kata Bendahara Umum DPP PKB ini.
Bahkan, dia menyerukan agar tak memilih Foke lagi dalam pilkada mendatang jika pajak warteg diberlakukan. "Pilih yang pro warteg saja," katanya.
Demo besar tak hanya mengancam akan menarik dukungan, Bahrudin juga menyatakan siap memobilisasi sekitar 20.000 orang pengelola warteg untuk mendemo kantor Pemprov DKI.
"Kalau alasannya UU Pajak Daerah, akan memelopori untuk dilakukan revisi. Saya juga akan memobilisasi demo besar para pedagang warteg ke Pemprov DKI. Dalam pekan ini kami akan melakukan konsolidasi," ujar Bahrudin.
Penerapan pajak warteg dinilai tidak adil. Warteg dianggap merupakan usaha kecil yang juga dikonsumsi masyarakat kecil. "Masih banyak restoran besar yang luput dari pajak. Jangan sampai isu warteg ini untuk menutupi isu yang lebih besar," ujarnya. kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar