Laman

HARTATI DIDUGA MENYUAP UNTUK JEGAL BISNIS ANAK AYIN *** DUA ANAK BUAH HARTATI MURDAYA TERANCAM LIMA TAHUN PENJARA *** ATURAN RSBI HARUS LEBIH RASIONAL DAN REALISTIS *** WASPADA, BANYAK JAMU DICAMPUR BAHAN KIMIA OBAT! *** BNPT: 86 % MAHASISWA DI 5 UNIVERSITAS TENAR DI JAWA TOLAK PANCASILA *** BNPB ALOKASIKAN RP80 MILIAR UNTUK PENANGGULANGAN KEKERINGAN ***

Selasa, 14 Februari 2012

Istana Tak Tahu Malu Beli Pesawat dari Utang


JAKARTA, ReALITA Online — Pemerintah membantah pembelian pesawat khusus kepresidenan dari hasil utang, jelas telah menginjak-injak hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan hal itu kepada okezone melalaui pesan singkatnya, Jumat (10/2/2011).
“Kalau pembelian pesawat bukan dari utang, memang pihak luar negeri mau bayar dengan rupiah? Pasti enggak mau dong, maka bayar dari utang,” ujar Uchok seperti dikutip okezone.
Uchok mengatakan, pembayaran pengadaan pengadaan pesawat tertanggal 21 Januari 2012 kepada pihak Boeing Company, jelas-jelas memperlihatkan pemerintah tengah “kucing-kucingan” dengan publik demi menggoalkan pembelian pesawat kepresidenan itu.
“Dan Istana tidak tahu malu.Karena pembelian pesawat ini sangat mengusik rasa keadilan rakyat dan publik, pasti menolak pembelian ini karena hanya mengahambur-hamburkan duit utang saja. Yang bayar tetap disuruh rakyat melalui pajak,” tandasnya.
Uchok menyindir bahwa untuk pembelian pesawat kepresidenan pemerintah terlihat cepat menanggapi.
Dia menegaskan, agar tidak selalu dikiritik publik, cepat-cepat dibayar tuh pengadaan pesawat. Padahal, kalau bulan 1-3  biasanya pemerintah hanya membayar gaji pegawai,” Kok tumben untuk pembelian pesawat sudah ada uangnya,” ujarnya.
Meski pembayaran kepada pihak Boeing Company sudah lunas untuk Green Aircraft, Uchok tetap menandaskan, pemerintah untuk membatalkan kontrak pengadaan pesawat tersebut.
“Kami dari Fitra tetap, supaya dibatalkan kontrak pengadaan pesawat itu, dan pembatalkan kontrak bisa dilakukan. Yang enggak bisa diubah hanya mengubah Al Quran kok,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) Lambok Nahatan mengatakan, anggaran pembelian pesawat kepresidenan diambil dari pos anggaran 99 di bawah Kemensetneg yang merupakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Ada yang mengatakan pembelian dari utang luar negeri itu tidak benar seperti itu. Tidak ada filosofi itu. Untuk membeli itu pinjam itu tidak ada, sumber dana dari APBN," katanya. Sumber:okezone

Tidak ada komentar:

Posting Komentar