Indonesia di Ambang Krisis Pangan akibat Pertanian Terabaikan

KARAWANG, ReALITA Online — Hamparan ratusan hektare sawah di Kecamatan Klari, Kabupaten Kawarang, Jawa Barat, tampak menguning menandakan sudah siap dipanen.

Di tengah teriknya matahari, tampak seorang petani bernama Taslim, 51 tahun, sedang asyik memanen padi. Tak jauh dari tempatnya bekerja, tampak kepulan asap dari cerobong sebuah pabrik.

Memanen padi sambil menghirup polusi udara pabrik memang sudah jamak bagi Taslim, terutama 10 tahun belakangan ini. Maklum, perkembangan industri yang semakin pesat di wilayah Karawang membuat ribuan hektare sawah cepat beralih menjadi lahan pabrik. "Semakin hari, kawasan pertanian memang semakin terdesak oleh pabrik," ujarnya.

Kepala Seksi Produksi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang, Nanang Sumpena, mengatakan bahwa saat ini dampak konversi lahan memang belum terasa. Tahun lalu, Karawang masih mampu menghasilkan beras 837.421 ton. Jumlah itu jauh melampaui kebutuhan kabupaten, yang hanya 295.763 ton. Dengan demikian, terdapat surplus beras sebanyak 541.658 ton.

Hanya saja, ia tak yakin produktivitas itu bisa dipertahankan. "Dari target produksi sekarang, (dampak penyusutan --Red.) memang masih belum terasakan, entah 10 tahun lagi," ujarnya. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, laju penyusutan lahan pertanian di Karawang mencapai 104 hektare per tahun.

Dindin Rachmady, Kepala Bagian Prasarana dan Tata Ruang Bappeda Kabupaten Karawang, mengungkapkan, tahun 1989 adalah awal mula beralihnya sebagian lahan pertanian di Karawang ke industri. Ketika itu, Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri yang diarahkan ke Karawang. Berkembangnya industri ini memicu datangnya tenaga kerja dari luar ke wilayah itu. Pada gilirannya, industri lahan pertanian juga terdesak oleh kebutuhan perumahan.

Akibatnya, Kabupaten Karawang semakin sulit mempertahankan lahan pertanian. Terlebih, Karawang juga masuk dalam peta pengembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Mempertahankan lahan pertanian bagi warga Karawang bukanlah sekadar menjaga eksistensi sebagai kawasan lumbung pangan. Lebih dari itu, lahan pertanian adalah sumber utama penghidupan penduduk. "Industri tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal," kata Dindin.

Kondisi serupa terjadi di banyak daerah di Indonesia. Menurut pengamat masalah pangan dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Said Abdullah, demi melihat ancaman krisis pangan yang di depan mata, seharusnya pemerintah mengubah orientasi pembangunan untuk memperkuat basis produksi pangan. Masalahnya, lewat program MP3EI, pemerintah malah semakin mengancam basis-basis produksi pangan. Selama ini, Jawa menjadi tulang punggung pangan nasional dengan luas lahan pertanian mencapai 3,5 juta hektare. Sumatera menduduki posisi kedua, dengan luas lahan 2,39 juta hektare.

Tetapi dua wilayah itu malah akan dijadikan koridor industri. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Armida Salsiah Alisjahbana, mengatakan bahwa Jawa akan dikembangkan sebagai basis industri makanan, minuman, tekstil, alutsista, dan peralatan transportasi. Sumatera akan menjadi pusat industri perkebunan dan pertambangan. "Setiap koridor memiliki prioritas yang sama sesuai dengan potensinya masing-masing," ujarnya.

Mengingat perannya sebagai tulang punggung produksi pangan, menjadikan Jawa dan Sumatera sebagai koridor industri jelas mengherankan. Sebaliknya. pemerintah malah cenderung mengembangkan lahan pertanian ke luar Jawa dan Sumatera. "Ini tentu pekerjaan berat," katanya. Biaya mencetak sawah baru sangat besar, mencapai Rp 10 juta per hektare. "Persoalan dana menjadi alasan utama kegagalan mencetak sawah baru dalam jumlah besar," ia melanjutkan.

Said Abdullah menyatakan, pemerintah perlu memikirkan ulang rencana tersebut. Pemerintah harus menjadikan pertanian sebagai bidang usaha yang menguntungkan dan menjanjikan secara ekonomi. Untuk itu, diperlukan insentif bagi petani. Selain dalam bentuk subsidi benih dan pupuk, juga diarahkan pada produk dan pasar. Insentif pun bisa diberikan dalam bentuk asuransi, baik kesehatan maupun pendidikan. "Dengan cara ini, perpindahan sawah bisa dikurangi," ujarnya.  Sumber: gatra