![]() |
| Cagub-Cawagub DKI Jakarta |
JAKARTA, ReALITA Online — Janji manis yang diumbar
cagub-cawagub untuk mencari dukungan mulai dikritisi. Banyak kalangan
yang menganggap tawaran kepada masyarakat sudah tidak realistis. Salah satunya
janji pasangan calon yang akan mengratiskan biaya pendidikan sampai perguruan
tinggi.
"Bagaimana
mungkin bisa merealisasikan janjinya akan membebaskan biaya pendidikan sampai
kuliah dengan APBD. Tidak realistis dan tidak mungkin bisa direalisasi,"
kata Anggota DPD RI asal Jakarta, Pardi SH.
Bukan
saja membutuhkan dana yang sangat besar dan jauh dari jangkauan APBD DKI
Jakarta, secara regulasi program tersebut juga tidak bisa direalisasikan.
Tanggung jawab Pemprov DKI melalui APBD hanya sampai SMA, sementara untuk
perguruan tinggi diurus pemerintah pusat atau Dirjen Perguruan Tinggi.
Selasa,
3 Juli 2012 kemarin, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, pasangan Joko Widodo,
menyampaikan bahwa pendidikan gratis di DKI Jakarta seharusnya hingga tingkat
perguruan tinggi. Apalagi didukung anggaran pendidikan hingga 28% dari APBD.
"Anggaran
pendidikan DKI yang mencapai Rp10 triliun, dan dua kali dari APBD Surabaya,
dianggap sangat kecil bila hanya menggratiskan sampai SMA. Harus sampai
perguruan tinggi, dengan program beasiswa," kata Ahok.
Menurut
Pardi, cukup banyak daerah yang akhirnya mengalami kesulitan karena saat Pikada
sudah terlanjur berjanji menggratiskan layanan pendidikan, kesehatan dan
sebagainya.
Namun,
saat janji itu dituangkan dalam kebijakan, anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD) yang ada sangat tidak mencukupi.
Pardi
mengkritisi pernyataan Ahok, yang berani menjanjikan pendidikan gratis hingga
bangku kuliah kepada masyarakat Jakarta.
"Apakah
karena Ahok tidak paham aturan main, tidak mencermati data-data APBD DKI dengan
baik, atau karena ingin dilihat sebagai pejuang atau calon pemimpin yang hebat
oleh warga Jakarta. Yang pasti janji itu tidak realistis," kata Pardi.
Sebagai
wakil masyarakat Jakarta, Pardi menyayangkan dan kaget dengan cara-cara
berkampanye asal ucap atau asal janji seperti yang dilakukan sejumlah
cagub-cawagub.
"Jangan
mengarahkan pemahaman yang keliru kepada masyarakat. Itu cara yang tidak
benar, akhirnya yang rugi masyarakat sendiri," katanya.
Selain
janji mengenai pendidikan, banyak cagub-cawagub yang mengaku bisa menata
Jakarta dengan cepat. Dengan pelayanan kesehatan gratis atau mengatasi macet dan
banjir dalam waktu singkat.
"Janji
itu mencerminkan, mereka tidak paham masalah Jakarta. Dengan kompleksitas
masalah yang ada, tidak akan ada yang bisa menata Jakarta, mengatasi banjir
atau macet secara cepat, pasti butuh proses, dan ini yang sedang terjadi,"
katanya.
Karena
itu, Pardi meminta setiap pasangan calon berkampanye dengan sehat dan tidak
mengarahkan warga Jakarta kepada pamahaman yang salah demi kepentingan diri
sendiri. VIVANews

Tidak ada komentar:
Posting Komentar