Bekasi Berpotensi Jadi Lahan Rusunawa untuk Buruh

ilustrasi rusunawa

BANDUNG, ReALITA Online — Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menyediakan lahan untuk membangun rumah sakit dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk buruh di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Hal ini salah satu bentuk realisasi janji presiden dalam penanganan masalah buruh khususnya di kawasan industri Jabodetabek.

“Keduanya (rusunawa dan rumah sakit) kemungkinan akan ada di antara Jakarta dan Bekasi. Untuk tahap pertama lahan yang akan dicari ada di kawasan Bekasi mungkin di kota atau kabupatennya. Hal ini karena memang jumlah buruh yang sangat banyak di kawasan itu,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Deny Juanda Puradimaja di Bandung, Rabu (5/9).

Jumlah pabrik yang mencapai 28.000 di Cikarang, Kab. Bekasi menurut Deny menjadi salah satu faktor Bekasi menjadi wilayah yang tepat dibangunnya rusunawa. Selain itu, hampir 3,8 persen penduduknya merupakan orang yang bermigrasi dari wilayah lain yang tidak punya rumah yang dekat dengan pabrik. Sehingga banyak buruh menurut Deny jatuh miskin karena penghasilan mereka yang terbatas harus memenuhi kebutuhan keluarga yang minimal untuk 4 orang ditambah biaya-biaya lain.

Namun, rumah yang akan dibangun, kata Deny, bukan rumah permanen melainkan rumah transit (sementara) yang diberi waktu 2 tahun, maksimal 3 tahun dengan perpanjangan. Rumah yang didirikan di sekitar pabrik menurut Deny, sebaiknya bukan rumah permanen karena dikhawatirkan semakin lama bisa menyebar mendekati pabrik. “Jadi para buruh yang belum punya rumah transit dulu di situ. Habis itu dia mencari rumah tinggal sendiri. Yang akan dibangun ini sistemnya sewa, kalau rumah sendiri mereka harus beli di tempat lain,” katanya.

Selain persoalan tempat tinggal, buruh juga mempunyai persoalan kesehatan akibat kecelakaan saat bekerja. Itulah sebabnya tidak hanya rusunawa dengan beberapa fasilitas lainnya, pemerintah juga akan membangun rumah sakit. Namun, pemprov masih melakukan konfirmasi perihal upaya penyediaan lahan ini.

“Kami sedang diklarifikasi apakah kita yang beli lahan untuk mereka (Kemenpera) atau kita hanya mencarikan lahan lalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang membayar. Kalau Jabar sebenarnya tidak ada masalah, kita sudah punya pengalaman untuk membuat rumah susun untuk pekerja di sekitar Kahatex, Banjaran, dll kita sudah biasa sejak 2008,” kata Deny.

Deny memperkirakan sebagai langkah awal lahan seluas 3 hektar dibutuhkan untuk membangun sekitar 119 rusun. Hal ini akan dilakukan bertahap dengan kelipatan 3 hektar. Deny optimistis, tahun ini sudah ada lokasi pasti sehingga pembangunan dapat segera dilakukan. “Kalau gubernur biasanya selama ada aset pemprov kemungkinan akan memakai aset pemprov. Selama pemprov punya uangnya, kita minta izin ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Jabar lalu akan beli lahan itu,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pemerintah akan mencari kemungkinan lahan yang tersedia di Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Depok, atau Bogor. “Pembicaraan belum sampai pada luas lahan, karena itu surat khusus saya tidak ingin disposisi langsung begitu saja. Saya ingin melalui rapat dan melibatkan dinas tenaga kerja, Bappeda, biro, pengelolaan barang daerah, dan lain-lain,” katanya. PRLM