Anggaran Rp.30 Triliun Tak Cukup Operasional Polri

JAKARTA, ReALITA Online — Anggaran Rp30 triliun dari negara ternyata tak cukup untuk membiayai operasional Polri. Sehingga, mereka mau menerima dana dari PT Freeport Indonesia untuk operasional anggotanya di Papua.

"Ini proses, karena kondisi yang khas ini memang dibutuhkan sarana tugas yang tidak lazim seperti halnya di sini. Dikaitkan faktor geografis dengan faktor cuaca dan ancaman," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri, di Jakarta, Kamis (3/11/2011).

Menurut Boy, tingkat ancaman di Papua tergolong cukup tinggi. Pada tahun 2009 terjadi 12 kali penembakan, pada 2010 drastis menurun dan 2011 ini telah terjadi beberapa kali penembakan.

"Jadi ini yang harus kita kelola. Kondisi ancaman yang memang tidak bisa hanya mengandalkan pengamanan di dalam," ujar dia.

"Memang obyek vital itu punya pengamanan dalam, security yah. Tapi security belum dapat mengantisipasi kondisi yang sedmikian rupa itu. Makanya Polri tetap melakukan tugas dan kewajiban dalam rangka melakukan pengamanan di objek vital. Tetapi Polri juga tidak bisa mengalokasikan dana yang besar," jelasnya.

Menurut Boy, dari anggaran Rp30 triliun itu yang digunakan untuk operasional hanya sekitar Rp 4,2 triliun saja. "Itu seluruh indonesia. Apakah mungkin membuang uang yang besar ke sana? Sementara dari Sabang sampai Merauke membutuhkan 400 ribu personel. Ini membutuhkan biaya operasional dari yang saya katakan itu Rp 4,2 triliun yah," tandas dia. Sementara itu, sekitar 70 persen anggaran Polri, itu digunakan untuk belanja pegawai.

"Kelihatannya memang besar.Tapi kalau sudah dipotong belanja pegawai, sisanya operasional hanya segitu yang saya sampaikan. Itu untuk meng-cover tugas Polri seluruh Indonesia," terangnya

Boy mengatakan, apabila kebutuhan di pengamanan objek vital nasional seperti Freeport dibebankan dalam anggaran yang berasal dari APBN, maka tentu akan tersedot banyak.

"Oleh karenanya, di satu sisi kita melaksanakan tugas kewajiban, di satu sisi ada good will dari Freeport Indonesia untuk Polda Papua sebagai yang punya wilayah," kata dia.

Ketika ditanya, lantas mengapa Polri tidak meminta anggaran ke Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk menutupi kekurangan biaya operasi itu?, "Mungkin Anda tahu, yang kemarin diajukan Kapolri Rp 1 triliun lebih untuk penegakkan hukum saja. Itu hanya untuk penegakkan hukum," kata Boy.

Operasi wilayah seperti di Papua, lanjut Boy, membutuhkan dana yang sangat besar. "Di kawasan-kawasan yang notabene kawasan perbukitan. Kemudian puncak gressberg 4.250 meter di atas permukaan laut, di mana pada bulan Januari-Februari bersalju. Anggota kita bertugas di kawasan seperti itu," imbuhnya. "Jadi kalau berangkat dengan perlengkapan biasa-biasa seperti di kawasan perkotaan, bisa mati kedinginan," tegasnya. Sumber: VIVAnews