KARAWANG, ReALITA Online — Ribuan nelayan Karawang, Jawa Barat,
terancam rentan daya beli terkait rencana kenaikan BBM. Sebelum bahan bakar itu
naik, nelayan sudah harus membeli solar seharga Rp 6.000 per liter. Mereka
harus membeli solar di pengecer, karena sampai saat ini pihak terkait tidak
menyediakan "Solar Packet Dealer Nelayan (SPDN)" atau stasiun
pengisian bahan bakar minyak khusus nelayan.
Terkait dengan bahan bakar, selalu menjadi
permasalahan serius bagi nelayan. Terutama, untuk mereka yang menggunakan
perahu kekuatan antara 16 sampai 20 PK.
"Selain
nelayan dengan perahu besar, di kami juga banyak yang menggunakan perahu
kecil," ujar Tarpin, kepada Republika, Kamis (15/3).
Kenaikan
BBM ini akan sangat membebani nelayan. Terutama bagi mereka yang menggunakan
perahu kecil untuk menjaring udang dan rajungan. Jumlah nelayan yang
menggunakan perahu kecil sekitar 1.000 orang yang tersebar di 12 muara pantai.
Untuk
sekali melaut, lanjut Tarpin, nelayan dengan perahu kecil itu harus
mengeluarkan biaya untuk solar Rp 150 ribu. Karena membeli solar di pedagang
pengecer harganya lebih tinggi dibanding harga yang seharusnya Rp 4.500 per
liter.
Diakui
Tarpin, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Termasuk dengan
Dinas Kelautan Provinsi agar kenaikan BBM ditunda. Akan tetapi, sepertinya
usulan ini sia-sia. Karena, kenaikan BBM merupakan keputusan pemerintah pusat, daerah
tidak bisa intervensi.
Upaya
lainnya, HNSI Karawang berupaya mengusulkan statsiun pengisian BBM untuk
nelayan dibangunnya. Meskipun tak semua muara ada stasiun BBM nelayan, idealnya
lima muara memiliki pom solar tersendiri agar nelayan bisa membeli dengan harga
pemerintah.
Secara
terpisah, Kabid Kelautan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Karawang, Durahim Suarli, mengatakan, sebenarnya di Karawang sudah ada dua
SPDN. Yaitu, di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ciparage, Kecamatan Tempuran dan
TPI Sungai Buntu, Kecamatan Pedes. Namun, sampai saat ini SPDN tersebut belum
terisi bahan bakar minyak.
"Kebutuhan
solar nelayan di Karawang cukup tinggi. Karena jumlah perahu dengan uran 10 gross
ton (GT) ke bawah mencapai 1.208 unit,"katanya.
Menurut
Durahim, penyebab SPDN belum bisa beroperasi akibat kondisi jalan yang masih
rusak. Seperti akses jalan yang ke TPI Sungai Buntu, rusak parah. Akibat
kerusakan jalan ini, pihak Pertamina menolak mengirimkan solarke SPDN.
Pertamina
seharusnya mengirimkan solar untuk SPDN
sebanyak 16 ribu liter. Jumlah pasokan terasebut merupakan kesepakatan bersama.
Akan tetapi, dikarenakan ruas jalan rusak, akhirnya armada Pertamina menolak
mengirimsolar bagi nelayan. Sumber: Republika
Tidak ada komentar:
Posting Komentar