JAKARTA, ReALITA Online — PKS siap menanggung risiko apa pun
atas pilihan dalam paripurna BBM. Bahkan, PKS sudah mempersiapkan diri apabila
kelak dibuang dari koalisi Presiden SBY.
"Insya
Allah siap, walau itu domain Majelis Syuro," kata juru bicara PKS, Mardani
Ali Sera, saat dikonfirmasi, Sabtu (31/3/2012).
Mardani
menjelaskan, pilihan PKS dalam paripurna BBM sudah dipikirkan secara matang.
PKS hanya berjuang demi kepentingan rakyat, tidak ada pilihan lain.
"Suara
rakyat adalah amanah untuk PKS. Terlalu lama kita diajak untuk tidak jujur pada
rakyat," tegas Mardani.
Opsi
pilihan yang berbeda dari koalisi pun diambil berdasarkan perintah Presiden PKS
Luthfi Hasan yang ingin agar, FPKS bersama rakyat. "Kita nyaman mengambil
keputusan memilih opsi 1," tutur anggota Komisi VII DPR ini.
Rapat
paripurna pembahasan usulan pemerintah menaikan harga BBM yang berlangsung
maraton sejak Jumat (30/3/2012) siang akhirnya dilakukan dengan voting. Hasil
voting tersebut 356 anggota DPR menyetujui opsi kedua, yaitu menerima
penambahan pasal 7 ayat 6a yang isinya adalah memperbolehkan pemerintah
mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP)
mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.
Opsi
ini dipilih partai-partai koalisi, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP,
PAN, dan PKB. Sementara 82 anggota DPR menyetujui opsi pertama, yaitu tidak ada
perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang isinya tidak
memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini.
Opsi
ini dipilih PDIP, Hanura,dan Gerindra. PDIP dan Hanura melakukan aksi walk out
ketika voting sedang berlangsung. Mengejutkan, PKS yang merupakan mitra koalisi
dengan tegas menyatakan memilih opsi ini. detik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar