 |
| RSUD Karawang |
KARAWANG, ReALITA Online — Sekretaris
Daerah Karawang, Iman Sumanteri berjanji akan segera memanggil jajaran Direksi
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terkait keengganan RSUD mengikat kontrak
penyediaan daerah dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Karawang. Dengan cara itu
stok darah yang dimiliki PMI Karawang dapat termanfaatkan dengan baik.
Lebih dari itu,
niat baik ribuan pendonor untuk menyumbangkan darahnya secara rutin tidak perlu
dibatasi.”Jika memang kondisinya seperti itu, kami akan melakukan pembicaraan
dengan Direksi RSUD. Kami kira masalahnya hanya komunikasi yang tidak nyambung
saja,” kata Iman, di sela-sela acara launching e-KTP di Aula Kantor Kecamatan
Cilamaya Wetan, Rabu (4/4/12).
Menurut dia,
pihaknya tidak ingin stok darah yang dikumpulkan PMI Karawang menjadi sia-sia
akibat kebijakan Direksi RSUD yang memutus kontrak secara sepihak. Apalagi,
alasan pemutusan kontrak itu hanya gara-gara kenaikan biaya pengganti
pengolahan darah yang ternyata berlaku bagi seluruh PMI di Indonesia.
“Kalau biaya
pengganti pengolahan darah sejajar, buat apa RSUD mengambil darah dari luar
daerah. Apalagi stok di daerah sendiri mencukupi,” kata Iman penuh tanya.
Di tempat yang sama
Ketua PMI Karawang, dr. Asep Lukman mengakui jika pihaknya telah menaikan biaya
pengganti pegolahan darah lebih awal dibandingkan dengan PMI lain di daerah
lain.
Hal itu dilakukan,
agar PMI Karawang mandiri dan tidak perlu mendapatkan suntikan dana dari pihak
lain, termasuk pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang sendiri.
Seperti diketahui,
PMI Karawang terpaksa membatasi pendonor karena stok daerah di ruang pengawetan
masih banyak. Hal itu terjadi akibat pihak RSUD Karawang menghentikan
pengambilan darah dari PMI Karawang. Dengan alasan harganya lebih murah, RSUD
Karawang lebih suka mengambil darah dari PMI Bekasi. Hal itu bahkan telah
dilakukan pihak RSUD sejak awal tahun 2012. PRLM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar