Analis: Belum Saatnya Kapolri Orang Sipil

MEDAN, ReALITA Online — Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan, Majda El Muhtaj, menyatakan bahwa saat ini kepala Kepolisian RI (Kapolri) belum saatnya berasal dari kalangan sipil. Ada empat hal menurutnya yang harus dinilai dari wacana Kapolri berasal dari kalangan sipil.

Pertama, katanya cara pandang Kapolri bukanlah semata-mata jabatan politis melainkan juga jabatan profesional dan karir harus dilihat bahwa Polri sebagai alat negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan tegak dengan imparsialitas berbasis kompetensi dan profesionalisme.

"Jika dalih kapolri sebagai jabatan politis semata apalagi menempatkan polri di bawah salah satu kementerian, maka posisi strategis polri sebagai alat negara akan hilang dan berubah menjadi alat pemerintah," kata Majda kepada Waspada Online, pagi ini.

Kedua, pemikiran bahwa Kapolri dari kalangan sipil atau pensiunan polri memang sangat memungkinkan secara politik karena pemilihan Kapolri bukan saja kewenangan presiden, tetapi juga melibatkan peran politik DPR.

Hal itu katanya terlihat dari dukungan politik terhadap upaya mengamandemen UU No 2 tahun 2002 tentang jabatan Kapolri.

Namun dikatakannya, saat ini lebih baik mewacanakan transformasi Polri ke arah modernitas ketimbang membahas calon Kapolri sipil atau perwira aktif. Transformasi Polri ke arah lebih adaptif, akomodatif dan memiliki viabilitas dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional Indonesia penting dilakukan karena eksistensi dan peran strategis polri sangat lekat dengan realitas kehidupan kemasyarakatan yang dinamis.

"Dengan terbangunnya kultur polisi sipil yang demokratis inilah, maka sesungguhnya denyut militerisasi dan “kecongkakan” kelembagaan dapat dihindari," ungkapnya.

Ketiga, untuk saat ini Kapolri masih tepat dijabat oleh perwira tinggi polri yang masih aktif dengan pertimbangan, jabatan dan kepangkatan di tubuh polri masih dipandang kuat mempengaruhi sikap dan perilaku keorganisasian polri.

Dikatakannya, masih butuh waktu dan keterujian komitmen dari para calon Kapolri melaksanakan agenda reformasi sektor keamanan kepolisian Indonesia. Profesionalitas dalam penegakan hukum dan pelayanan publik yang benar-benar mengayomi sebutnya merupakan potret sesungguhnya kelembagaan dan performa anggota Polri.

Terakhirnya menurut Majda, wacana Kapolri dari sipil dan pensiunan Polri harus dimaknai sebagai kritikan tajam terhadap performa Polri selama ini.

"Wacana ini sebagai antitesis dari rendahnya produktivitas kepemimpinan perwira tinggi aktif Polri dalam waktu yang lama, masih belum mampu menujukkan sosok Polri yang berwibawa, sejahtera dan patut dibanggakan oleh masyarakatnya sendiri," tandasnya. (Tempo)