BEKASI, ReALITA Online — Akhirnya Walikota Bekasi Mochtar Mohamad dinonaktifkan dari jabatannya setelah ditetapkan menjadi terdakwa dalam perkara korupsi kini menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Bandung. Penonaktifan itu berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri beberapa hari lalu. Mendagri dalam surat tersebut menghunjuk Wakil Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, sebagai pelaksana tugas (Plt) Walikota Bekasi. Kepala BKD Kota Bekasi, Dadang Hidayat mengatakan, surat dari Mendagri itu sudah diterima Pemkot Bekasi.
Menurut dia, penonaktifan Ketua DPC PDIP Kota Bekasi itu dari jabatan wali kota berhalangan tetap. Jika ada keputusan hukum tetap dari Pengadilan Tipikor Bandung nanti, terkait status Mochtar, maka Mendagri akan mengeluarkan lagi keputusan tentang status Mochtar.
Wakil Walikota Bekasi diposisikan sebagai orang nomor satu untuk sementara waktu. ”Kalau sudah ada ketetapan hukum yang tetap (inkracht) maka keputusan ini akan diperbarui,” terangnya seperti dikutip INDOPOS, Senin (2/5).
Dia juga mengatakan, penonaktifan Mochtar Mohamad yang terjerat kasus korupsi dugaan penyuapan Piala Adipura Kota Bekasi 2010 dan APBD 2010 ini untuk memperlancar proses pembangunan di Kota Bekasi. Meski demikian, sebagai Plt Walikota Bekasi, Rachmat Efendi tidak bisa mengambil berbagai keputusan strategis dalam menjalankan pemerintahan Kota Bekasi lantaran statusnya plt. "Misalnya, terkait mutasi pejabat harus minta izin Mendagri dulu,”terangnya.
Rahmat Effendi sendiri mengaku sudah mengetahui surat Mendagri tersebut. Walau begitu surat Mendagri yang menetapkan dirinya sebagai plt Walikota Bekasi, masih ditangani Asda I Pemkot Bekasi, Gunung Hilman, untuk dikirim ke Gubernur Jawa Barat.
”Jadi segala tugas Plt Walikota Bekasi sudah bisa saya lakukan mulai saat ini,” terangnya kepada INDOPOS. RO,JPNN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar