Demo Tolak Minimarket di Bekasi Ricuh

demo tolak pendirian minimarket

BEKASI, ReALITA Online — Ratusan pengujuk rasa dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan saat mencoba menerobos kantor Walikota Bekasi, di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kamis 1 Maret 2012.

Pengujuk rasa menuntut Pemerintah Kota Bekasi menghentikan pendirian minimarket baru di Kota Bekasi, yang sudah meresahkan pedagang pasar tradisional.

Aksi saling dorong yang berlangsung sekitar 15 menit, dan baru berakhir setelah beberapa perwakilan LSM GMBI diterima untuk melakukan dialog.

“Minimarket baru di Kota Bekasi masih tumbuh subur. Padahal pada bulan Mei 2011 Plt Walikota sudah janji akan menghentikan izin pendirian minimarket," ujar Asep Sukarya, Sekertaris GMBI Distrik Bekasi.

Menurut Asep, dalam pernyataan di sejumlah media, Plt Walikota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, siap melindungi pasar tradisional. Tapi, hal itu tidak terbukti karena hingga kini keberadaan para pedagang kecil semakin tergusur dan sulit untuk berkembang karena kalah bersaing dengan minimarket yang lebih modern. "Kita akan kirim surat untuk mempertanyakan hal itu," katanya.

LSM GMBI juga akan mempertanyakan tindakan apa yang diambil Pemkot Bekasi, terhadap sejumlah minimarket baru. Berdasarkan data lembaga itu, ada 10 minimarket baru baik yang berada di ruko maupun bangunan sendiri yang sedang dibangun di Bekasi Utara, Bekasi Barat, Mustikajaya, dan Pondok Gede.

Selain mendesak agar Pemkot Bekasi segera mengambil tindakan atas berdirinya minimarket baru, GMBI juga meminta agar Plt Walikota segeramengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) tentang pembatasan pendirian minimarket.  "Keresahan pedagang sudah berlangsung lama. Tapi yang tidak ada tindakan," katanya.

Karena maraknya minimarket, lanjut Asep, pendapatan para pedagang kecil kini menurun drastis hingga mencapai 50 persen.

Perwakilan pengujuk rasa  ditemui beberapa pejabat Pemkot Bekasi, diantaranya Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Pemkot Bekasi berjanji akan menyikapi tuntutan pengunjuk rasa, yang akan datang dengan massa yang lebih banyak bila tuntutan mereka tidak ditanggapi. VIVAnews