JAKARTA, ReALITA Online — PKS menjadi bulan-bulanan kolega di
koalisi. Sikap PKS dalam paripurna DPR terkait BBM dinilai membelot. Cap
pengkhianat pun disematkan pada partai Islam itu. Tapi PKS membela diri. Sikap
mereka bukan mengkhianati koalisi. PKS membela rakyat kecil.
"Apakah
layak pembela rakyat dicap penghianat. Desakan pemberian sanksi untuk PKS
tidaklah berdasar. Sikap PKS menolak kenaikan harga BBM bukanlah suatu kesalahan,"
jelas Indra dalam pernyataannya, Senin (2/4/2012).
Indra
menjelaskan penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan PKS bukanlah sikap yang
tiba-tiba. PKS telah melakukan kajian yang mendalam, yang akhir kesimpulannya,
bahwa kenaikan harga BBM hanya akan menyengsarakan rakyat.
"Kesimpulan
ini dan juga solusi alternatif juga sudah PKS komunikasikan secara utuh ke SBY.
Selain itu penolakan yang dilakukan PKS sejalan dengan aspirasi sebagian besar
rakyat Indonesia. Jadi tentu tidak mungkin PKS mengkhianati. Tidak mungkin PKS
mendukung kebijakan yang nyata-nyata akan menyengsarakan rakyat
Indonesia," jelas Indra.
Indra
melanjutkan sehingga akhirnya ketika PKS harus memilih mendukung kebijakan yang
tidak cerdas tersebut, sudah pasti PKS berjuang untuk bersama rakyat. Selain
itu juga, sikap PKS ini tidak sama sekali melanggar kontrak politik antara SBY
dengan PKS.
"Saya
berani menantang pihak-pihak yang mendesak PKS untuk diberi sanksi untuk
menunjukan klausul kontrak politik yang PKS langgar. Koalisi yang dibangun
antara PKS dengan SBY bukan koalisi asal bos senang. Kontrak politik yang
disepakati adalah kontrak politik koalisi yang konstruktif berdasarkan
komitmen-komitmen, di antaranya penegakkan hukum, menyejahterakan rakyat dan
lainnya. Tidak ada klausul yang menyatakan PKS tidak boleh berbeda dengan
pemerintah," terangnya.
Dia
menjelaskan sahabat yang baik, kalau ada sahabatnya melakukan kebaikan,
berjalan pada rel yang benar, maka sahabat yang baik tersebut harus mendukung
dan membantu sahabatnya. Namun kalau sahabatnya tersesat melakukan kesalahan,
maka sahabat yang baik harus mengingatkan, mengoreksi dan kalau perlu
menghentikan kekeliruan sahabatnya.
"Semua
terserah SBY. Ini hak prerogatif SBY. Bagi PKS, menjadi partai yang amanah dan
konsisten adalah segala-galanya. Hal-hal lain tidak begitu berarti atau kecil
bagi PKS dibandingkan amanah atau aspirasi rakyat yang telah memilih dan
membesarkan PKS. Nanti apakah PKS tetap di dalam koalisi atau diluar koalisi
itu tergantung SBY dan juga bergantung keputusan Majelis Syuro PKS,"
tuturnya.
Rapat
paripurna pembahasan usulan pemerintah menaikkan harga BBM yang berlangsung
maraton sejak Jumat (30/3/2012) siang akhirnya berakhir dengan voting. Hasil
voting tersebut 356 anggota DPR menyetujui opsi kedua, yaitu menerima
penambahan pasal 7 ayat 6a yang isinya adalah memperbolehkan pemerintah
mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP)
mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.
Opsi
ini dipilih partai-partai koalisi, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP,
PAN, dan PKB.Sementara 82 anggota DPR menyetujui opsi pertama, yaitu tidak ada
perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang isinya tidak
memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini. Opsi ini dipilih
PDIP, Hanura, dan Gerindra. PDIP dan Hanura walk out ketika voting sedang
berlangsung. Mengejutkan, PKS yang merupakan mitra koalisi dengan tegas
menyatakan memilih opsi ini. detik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar