 |
| Aburizal Bakrie |
JAKARTA,
ReALITA Online — Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono hingga kini belum mengumumkan status Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) di koalisi. Ketum Golkar Aburizal Bakrie menyerahkan sepenuhnya
rencana pengumuman pendepakan PKS ke pemerintah.
Aburizal
menjelaskan kontrak koalisi merupakan kesepakatan antara parpol dengan Presiden
SBY. "Karena itu yang bisa menjelaskan kontrak-kontrak parpol, yah adalah
antara kedua pihak itu, yaitu PKS sendiri dan pemerintah," jelas Ical usai
mengikuti pertemuan dengan petinggi Golkar di Grand Indonesia, Jakarta, Minggu
(8/4/2012) malam.
Karena itu, bila
PKS resmi didepak maka pemerintah yang berwenang mengumumkannya.
"Pemerintah itu bisa Presiden, Wapres, dan Menko Polhukam. Itu kan bagian
pemerintah," katanya.
Soal nasib PKS, SBY
hingga kini belum memberi keterangan resmi. Pernyataan berakhirnya keberadaan
PKS di koalisi disampaikan Sekretaris Setgab Syarif Hasan usai rapat lima
parpol koalisi minus PKS di Cikeas, Selasa (3/4). Berdasarkan rapat pimpinan
parpol koalisi dengan Presiden SBY, PKS dinyatakan melanggar kontrak dan code
of conduct. Keberadaan PKS otomatis berakhir. Namun, tidak ada istilah PKS dikeluarkan
dari koalisi. detik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar