![]() |
| Pasangan SAJA dan DAHSYAT |
BEKASI,
ReALITA Online — Rusuh,
menjadi bagian dari pesta demokrasi rakyat Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang baru lalu. Disayangkan, aroma money
politics menyeruak di Kabupaten Bekasi. Pencoblosan sudah dilakukan 11
Maret lalu, penghitungan suara pun sudah hampir mencapai finish. Dari
penghitungan suara tiga pasang calon Bupati/Wakil Bupati, yaitu dr. Neneng –
Rohim (Nero), Sa’duddin – Jamal (Saja) dan Darip – Jejen Sayuti (Dahsyat),
untuk sementara pasangan urut pertama “Nero” unggul di 23 kecamatan.
Dari
hasil perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bekasi
tercatat “Nero” memperoleh 442.857 (41,66%), “Saja” memperoleh 331.638 (30,75%)
dan “Dahsyat” mendapat 304.108 (28,19%). Sesuai dengan peraturan, maka jika
hasil akhir sudah didapatkan, maka dari masing-masimg pasangan calon dapat
menerima hasil penghitungan dengan membubuhkan tanda tangan sebagai
persetujuan. Nyatanya tim “Saja” dan “Dahsyat” tidak bersedia manandatangani
berita acara penghitungan kertas suara yang telah masuk.
Salah
seorang tim sukses pasangan “Dahsyat” Sanin Awaluddin mendapat data adanya
politik uang, yakni warga memperoleh Rp 50.000 per kepala untuk memilih salah
satu pasangan calon bupati (cabup). “Juga telah terjadi penggelembungan suara
di Tarumajaya Tambun,” ungkapnya. Sehingga, dari bukti-bukti tersebut, ia ingin
agar Pemilukada di Kabupaten Bekasi diulang.
“Dengan
Pemilukada yang diulang, maka diharapkan ajang demokrasi ini bersih dari money
politic,” ungkap Dulik, panggilan akrab dari Sanin Awaluddin. Menurutnya,
saksi yang memergoki maraknya politik uang untuk meng-goal-kan
jagoannya, perlu ketegasan dari KPUD. “Kita tinggal menunggu berita dari KPUD,
serta penjelasan tentang adanya money politics,” ujarnya.
Sebenarnya,
kemungkinan terjadinya politik uang yang dilakukan salah satu cabup sudah
terdeteksi sebelumnya. Kasus yang menyeruak, adalah pembagian uang yang
dilakukan oleh istri Sa’duddin kepada masyarakat pemilih. “Akibat dari
ketidaktegasan aparat yang bertugas, hal ini bisa memunculkan gejolak
horizontal yang ujung-ujungnya adalah konflik yang berkepanjangan,” ungkap tim
pendukung “Dahsyat” kepada tubasmedia.com di depan kantor KPUD Kabupaten
Bekasi. TubasMedia

Tidak ada komentar:
Posting Komentar